Pelayanan Publik Jeblok

HASIL survei integritas sektor publik 2010 menunjukkan penurunan. Sektor pelayanan publik masih menjadi akar permasalahan korupsi.

Komisi Pemberantas Korupsi mendapatkan indeks integritas nasional (IIN) di bawah rata-rata, yakni 5,42. Nilai itu menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6,5.

Standar minimal integritas yang ditetapkan KPK dalam survei ini 6,00 dari skala 0 hingga 10,00, sedangkan INN tahun 2010 adalah 5,42.

KPK menyurvei 353 unit layanan yang tersebar di 23 instansi pusat, 6 instansi vertikal, dan 22 pemerintah kota. Survei melibatkan 12.616 responden yang menggunakan layanan publik selama satu tahun terakhir.

Lembaga pemberantas korupsi ini membagi survei menjadi tiga sektor, yakni pusat, instansi vertikal, dan pemerintah kota/kabupaten.

Hasil survei terhadap 2.763 responden pengguna layanan di instansi pusat menyatakan 12 unit layanan memiliki integritas di bawah 6 (lihat grafik).

Sebanyak 7.730 responden pengguna layanan di tingkat vertikal di instansi vertikal menyatakan enam instansi memiliki nilai di bawah 6. Adapun sebanyak 2.123 responden pengguna layanan di pemerintah kabupaten/kota menyatakan 20 daerah menunjukkan pelayanan di bawah 6.

Wakil Ketua KPK M Jasin menyatakan buruknya nilai integritas nasional menunjukkan masih maraknya pungutan liar, suap, dan korupsi di seluruh sektor.

Hal itu menyebabkan buruknya pelayanan publik. Bahkan beberapa instansi dan kota tidak menunjukkan perbaikan dari hasil survei di tahun sebelumnya. “Ada kaitan antara korupsi dan buruknya pelayanan publik,” jelasnya ketika ditemui di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Panggil instansi
Ia khawatir pelayanan publik masih menjadi akar korupsi. KPK berencana memanggil instansi yang memperoleh indeks di bawah rata-rata untuk menjelaskan langkah pencegahan.

Hasil survei KPK juga akan diserahkan kepada Presiden. Ia berharap pimpinan eksekutif dapat berperan maksimal untuk mencegah korupsi. “Akan kami serahkan ke Presiden,” tutur Jasin.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Eko S Tjiptadi mengatakan pihaknya sudah melakukan survei integritas itu di daerah sejak 2008. Hasilnya, baru beberapa daerah yang layanan publiknya membaik.

Eko menyebutkan beberapa kabupaten/kota yang mengalami peningkatan pelayanan publik, yakni Kabupaten Bandung, lima wilayah Jakarta, Makassar, Manado, Samarinda, Semarang, Surabaya, dan Lampung. “Kita hadir di daerah tiga bulan sekali. Sidak juga dilakukan,” ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, KPK memperluas sinergi dalam mencegah korupsi dengan seluruh instansi, seperti terakhir bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi korupsi di Papua. (X-6)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s