Ketua KPU Setuju Pemilihan Gubernur Oleh Dprd

Jember (ANTARA) – Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan, setuju terhadap wacana pemilihan gubernur oleh DPRD setempat. “Secara resmi, KPU belum mengambil sikap atas wacana itu, namun secara pribadi saya mendukung wacana pemilihan gubernur oleh DPRD,” kata Hafiz di sela-sela acara seminar nasional tentang pemilu dan pilkada di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.

Menurut dia, beberapa alasan yang disampaikan Mendagri dan DPR terkait dengan keterbatasan anggaran cukup wajar karena biaya pilkada di tingkat provinsi cukup besar.

“Kami pernah membicarakan hal itu dengan Mendagri, namun secara resmi KPU akan membahas lebih lanjut karena belum ada aturan tentang pemilihan gubernur oleh DPRD ” tuturnya menjelaskan.

Alasan dukungannya terhadap wacana itu adalah gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan otonomi daerah tetap berada di kabupaten/kota di Indonesia.

Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan untuk pilkada di tingkat provinsi cukup besar dan masyarakat menjadi terkotak-kotak di sebuah provinsi yang berdampak pada stabilitas di daerah.

“Persaingan antarkandidat di tingkat provinsi yang melibatkan wali kota atau bupati yang maju sebagai calon gubernur dapat memunculkan persoalan baru, sehingga wacana pemilihan gubernur oleh DPRD adalah solusi yang tepat,” paparnya.

Saat ditanya nasib KPU Provinsi, Hafiz mengatakan KPU di tingkat provinsi tetap ada sebagai koordinator KPU kabupaten/kota di provinsi setempat.

“Tugasnya sebagai penyelenggara pilkada di tingkat provinsi memang tidak ada, namun KPU provinsi memiliki kewajiban untuk koordinasi dengan KPU di daerah,” ucapnya menegaskan.

Hal tersebut berbeda dengan pendapat hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menanggapi wacana pemilihan gubernur oleh DPRD.

“Demokrasi memang membutuhkan biaya yang cukup mahal, dan lebih baik jangan terburu-buru untuk mengubah sistem demokrasi,” kata Akil.

Menurut dia, proses demokrasi pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung masih berjalan beberapa tahun, dan Indonesia masih membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar demokrasi secara langsung.

“Idealnya belajar demokrasi langsung membutuhkan waktu selama 15 tahun, sehingga semua pihak harus memberikan dukungan terhadap pembelajaran demokrasi secara langsung itu,” paparnya.

Iklan

One response to “Ketua KPU Setuju Pemilihan Gubernur Oleh Dprd

  1. Proses demokrasi memang membutuhkan biaya yang cukup mahal. Idealnya demokrasi secara langsung membutuhkan waktu 15 tahun bahkan lebih dari itu. Buktinya "lihat aja masyarakat justru diajarkan secara langsung melakukan praktik money politik, intimidasi dl

    pekikdaerah.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s