Daerah Diminta Hemat

Salah satu caranya menghentikan kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri yang tidak terlalu penting. “Saat ini kita (pemerintah pusat) tengah melakukan penghematan anggaran. Bahkan Sekretariat Negara menargetkan penghematan bisa mencapai 10,7% dan semua kementerian diminta mengevaluasi agar target tersebut bisa tercapai. Sebanyak 10,7% kan nilainya Rp120 triliun,”kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta kemarin. Dia menjelaskan, salah satu upaya menekan anggaran dapat dilakukan dengan mengurangi kegiatan kunjungan ke luar.

Kalaupun harus dilakukan, kata dia, perlu diperhatikan efektivitas dan efisiensi ongkos yang dikeluarkan serta apa manfaat yang bakal dihasilkan. Selain itu perlu juga pengurangan jumlah anggota yang mengikuti kunjungan ke luar negeri. Dia meminta upaya yang dilakukan pemerintah harus diikuti daerah sehingga upaya peng-hematan ini terjadi secara nasional dan di semua level pemerintahan. “Misalnya kunjungan DPRD Sumbar untuk mempromosikan kopi dengan jumlah rombongannya sampai 9 orang.Biayanya saya baca Rp580 juta.Apa seperti itu.Itu yang kita koreksi,”tegasnya.

Menurut dia, pemerintah akan membuat sistem supaya ada landasan hukum terkait penggunaan anggaran. Dengan demikian, izin kegiatan yang tak ada manfaatnya bagi daerah nantinya dapat dikoreksi bahkan dicoret.Terlebih setiap kunjungan ke luar negeri membutuhkan biaya yang sangat be-sar. “Ini diperlukan supaya dalam anggaran tahun 2011 tidak sembarangan memasukan kegiatan ke luar negeri,”imbuhnya. Sementara itu, peneliti senior Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan setuju dengan upaya penghematan anggaran yang disampaikan pemerintah.

Penghematan tersebut terutama harus dilakukan dengan memangkas kegiatan kunjungan yang tidak terlalu penting. Dia mengatakan, kunjungan ke luar negeri bagi pejabat daerah seakan-akan menjadi tren dan publik menanggap hal tersebut sebagai cara menghabiskan keuangan negara secara berjamaah. Lebih menyedihkan lagi, Abdullah menambahkan, akuntabilitas penggunaan anggaran kunjungan ke luar negeri sangat lemah. Bahkan kerap terjadi masalah ketika perjalanan dinas tersebut diaudit.

“Publik nyaris tidak pernah mendapatkan publikasi atau paparan dari hasil kunjungan dinas ke luar negeri yang dilakukan pejabat pusat maupun daerah. Maka pantas jika kunjungan ke luar negeri dinilai sebagai cara untuk jalan-jalan saja,”tegasnya. (mohammad sahlan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s