Total Aset BUMN Capai Rp2.500 Triliun

Total aset BUMN ditargetkan mencapai Rp2.505 triliun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2010. Jumlah itu bertambah Rp271 triliun dibandingkan total aset BUMN tahun 2009 yang telah diaudit sebesar Rp2.234,41 triliun. Demikian dikemukakan Sekretaris Kementerian BUMN Mahmuddin Yasin dalam Media Workshop di Bandung, Sabtu (30/10). “Jumlah aset BUMN ini mencapai 40 persen PDB nasional saat ini. Ini menunjukkan kontribusi besar BUMN dalam menggerakkan dan menjadi dasar pertumbuhan perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Yasin memaparkan, peran besar BUMN juga terlihat dalam bursa saham. Kapitalisasi pasar BUMN yang telah go publik, tercatat hingga 15 Oktober 2010, masih mencapai lebih dari Rp500 triliun.

Artinya, total 16 BUMN yang telah melantai bursa berkontribusi sebesar 26,14 % terhadap total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki lebih dari 300 emiten. Ke-16 BUMN yang telah go publik itu di antaranya PT Telkom Tbk, Bank Mandiri Tbk, BRI, BNI, Pupuk Sriwijaya, Semen Gresik, Bukit Asam, Aneka Tambang, BTN, dan Jasa Marga.

Adapun secara kontribusi, lanjut Yasin, dari 141 BUMN, sebagian besar adalah perusahaan dengan kinerja dan skala usaha yang relatif kecil. Dari jumlah itu, BUMN rugi hingga 2009 tercatat sebanyak 24 perusahaan.

Posisi lima besar BUMN merugi yakni PT Kertas Kraft Aceh dengan nilai kerugian Rp155,8 miliar, PT PAL Indonesia (Rp132,8 miliar), PT Dirgantara Indonesia (Rp109,2 miliar), PT Industri Sandang Nusantara (Rp106,2 miliar), dan PT Askrindo (Rp102 miliar).

Adapun berdasarkan laporan keuangan telah teraudit 2009, lebih dari 85% dari total ekuitas, penjualan, dan laba bersih, serta 90% dari aset seluruh BUMN hanya berasal dari 22 BUMN terbesar.

“Ini yang mendorong kementerian untuk terus melakukan penyehatan, restrukturisasi, serta program rightsizing (rasionalisasi) dengan target menyisakan 78 BUMN pada 2014 dari saat ini sejumlah 141. Rightsizing ini baik dengan merger, akuisisi, atau pembentukan holding,” ujarnya.

Di tempat sama, Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, sesuai UU No 19/2003 tentang BUMN, ada lima tupoksi yang wajib dijalankan BUMN, yakni menjadi soko guru perekonomian Indonesia, pencetak keuntungan, pelaksana kewajiban barang bersubsidi (PSO) menghela usaha lemah, dan kepeloporan pada usaha-usaha atau daerah-daerah baru yang belum diminati swasta.

Terkait dengan maraknya privatisasi BUMN saat ini, Mustafa mengingatkan bahwa hal itu bukan semata-mata menjual saham BUMN menjadi pemasukan negara. Namun, privatisasi lebih diutamakan untuk mendukung perkembangan perusahaan dengan penambahan modal, serta untuk lebih mendorong praktik tatakelola yang baik (GCG), efisiensi usah, dan tingkat profitabilitas.

“Ini akan meningkatkan posisi tawar dan daya saing BUMN tersebut,” ujar Mustafa. (OL-3)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s