Mendagri Lempar Handuk soal Dana Otsus

Ketidakjelasan pengawasan atas alokasi dana otonomi khusus (otsus) yang diberikan untuk tiga provinsi, berpangkal pada UU Otsus tahun 2001 dan 2006 yang pengaturannya tak berbeda dengan dana alokasi umum (DAU) ataupun dana alokasi khusus (DAK) dalam APBD. Akibatnya, pemerintah pusat tak berdaya untuk mencegah penyelewengan implementasi dana yang jumlahnya mencapai triliunan tersebut.

“Ya memang sistemnya saat ini seperti itu. Saya tidak bisa berkomentar soal efektif atau tidaknya. Selama ini, pengawasan dan evaluasi atas dana otsus tak ubahnya seperti DAU dan DAK dalam APBD. Kemendagri mengandalkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan dana itu,” kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Jumat (29/10).

Padahal, kata dia, sudah jelas terbukti bahwa DPRD sebagai perwakilan Kemendagri di daerah tak mampu menjalankan fungsi pengawasan anggaran dengan baik. “Fungsi DPRD salah satunya kan juga punya fungsi pengawasan. Kalau semua kembali ke pusat, sentralistik lagi dong?” ungkapnya.

Hingga kini, Gamawan mengaku tak akan membuat regulasi baru untuk menertibkan soal alokasi dana otsus. Memperkuat sistem yang ada, lebih menjadi pilihannya ketimbang membuat terobosan baru. “Kita perkuat saja yang ada. Seperti fungsi pembinaan DPRP, itu kan tugasnya Kemendagri. Itu kita perkuat juga,” tukasnya. (*/OL-8)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s