Tata Kelola Ekonomi Daerah belum Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Tata kelola ekonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun kenyataannya, tata kelola ekonomi dan pertumbuhan daerah di Indonesia, hanya memiliki hubungan yang relatif kecil.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mencontohkan efektivitas dalam pemberian izin usaha, penghapusan pungutan liar, lalu pengadaan tanah untuk infrastruktur di daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap meningkatnya aktivitas perekonomian.

“Hasil studi menunjukkan hubungannya relatif kecil ketika mengambil size dari 243 kabupaten/kota,” jelas Direktur Eksekutif (KPPOD) Agung Pambudhi pada acara seminar Tata Kelola Ekonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta, Kamis (28/10).

Agung melanjutkan bahwa rata-rata daerah belum bisa menunjukkan tata kelola ekonomi daerah yang baik. Padahal dengan pengelolaan yang baik, ia mengharapkan investasi dan penyerapan tenaga kerja akan memberikan lompatan ekonomi yang tinggi.

Sejauh ini, Agung melihat hanya 10% dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia yang berhasil melakukan tata kelola ekonomi yang baik kemudian berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi.

”Sebagai contoh, apa yang dilakukan Tarakan, Solo, Sragen, dan Sidoarjo merupakan contoh yang berhasil dan gambarannya sangat jelas dan konkret,” katanya.

Peneliti Institute of Development Studies University of Sussex, Inggris, Neil McCulloch, menyampaikan studi yang dilakukannya itu mengejutkan karena tata kelola ekonomi daerah dan kinerja perekonomian tidak memiliki hubungan kuat.

Malah sebaliknya ia menemukan bahwa variabel-variabel struktural, seperti ukuran ekonomi, kekayaan sumber daya alam, dan jumlah penduduk, memiliki pengaruh langsung terhadap tata kelola pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi.

McCulloch menyebutkan populasi yang padat cenderung mendorong perebutan sumber daya yang berujung pada konflik. Selain itu anggaran pemerintah daerah yang besar mendorong pencarian rente ekonomi. Sumber daya alam yang melimpah juga malah memperburuk konflik di daerah.

Hal itu dibenarkan Agung bahwa faktor-faktor yang terkait dengan politik berhubungan dengan tata kelola ekonomi yang baik. ”Jadi tadi digambarkan ketika ada anggaran yang sangat besar dan sumber daya alam yang besar, akan membuka celah bagi rente-rente ekonomi ilegal,” ungkapnya.

Lebih lanjut McCulloch menyebutkan bahwa kualitas infrastruktur, khususnya ketersediaan pasokan listrik, memiliki hubungan kuat dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun karena infratruktur tidak berada dalam kendali pemerintah daerah, hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah tidak berada di tangan pemerintah daerah, melainkan di pemerintah pusat. ”Hal yang sama juga berlaku pada hal pengelolaan tanah dan kebijakan,” katanya.

Secara keseluruhan, Agung menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga yang terkait harus fokus pada pengembangan infrastruktur, pengelolaan sumber ekonomi dan sumber daya alam.

Sedangkan pemerintah daerah harus mendukungnya dengan memfasilitasi ekonomi yang lebih baik. ”Caranya dengan memberikan izin secara cepat, murah, dan akses lahan yang lebih baik, dan mengurangi korupsi,” pungkasnya. (OL-9)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s