Serapan APBN Rendah karena Birokrasi Buruk

Pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun terus terjadi tiap tahun. Hal ini disebabkan buruknya birokrasi pemerintahan dan ketidakmampuan menyusun perencanaan program yang baik dan efisien.  Hal itu diungkapkan oleh Ekonom Indef Ahmad Erani Yustika di Jakarta, Rabu (27/10).  Menurut Erani, banyak hambatan yang dialami oleh K/L, dari tubuh institusinya yang membuat program penyerapan anggarannya menjadi kurang optimal, dan terkesan mundur pelaksanaannya.

“Dari sisi kementerian lembaga, pada awalnya masih mengalami kesulitan, pergantian pengurus, kurang pemahaman mengenai perpres 80 dan hambatan lainnya,” ujarnya.

Hal kedua yang menjadi hambatan bagi penyerapan anggaran adalah dari proses perencanaan K/L yang kurang matang. Perencanaan terhadap penyerapan anggran ini, dapat menyebabkan terjadinya revisi dari anggaran K/L yang telah ditetapkan. Dia mencontohkan dalam pengadaan barang dan jasa.

“Pengadaan barang dan jasa itu bisa sekaligus, itu KL tidak tahu, itu harus satu- satu,” jelasnya.

Ia mengatakan tanggung jawab penyerapan yang masih rendah berada dalam tubuh satuan kerja di masing-masing Kementerian Lembaga, karena merupakan pelaksana teknis. “Sebenarnya ada tanggung jawab di Depkeu, karena pembinaan standar pekerjaan satuan kerja tetap menjadi domain Depkeu. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) jelek sebenarnya juga tanggung jawab Depkeu, karena mereka wajib memberi pelatihan,” ujarnya.

Selain itu proses banding dari tender yang sudah ditentukan pemenangnya. Misalkan sudah ada yang ditetapkan sebagai pemenang tender, namun masih ada yang mengajukan banding. Hal ini menurutnya malah semakin memperlambat proses penyerapan anggaran, karena harus ditunda sampai proses banding tersebut selesai.

Kemudian hal ketiga adalah mengenai revisi anggaran dari setiap K/L. Proses revisi ini menurutnya lebih banyak pada masalah keuangan. “Kenapa sebagian anggaran masih diminta, misalnya dokumen belum lengkap, itu yang jadi masalah pokok, sampai sekarang masih dibintangi,” jelasnya.

Untuk itulah, lanjut Erani, meskipun terjadi perubahan terhadap Keppres 80/2003 menjadi Perpres 54/2010, tidak akan signifikan jika kemampuan dan perilaku birokrasi tidak dibenahi. “Tidak jarang kita lihat, realisasi proyek juga tersendat karena belum dealnya fee antara birokrat dengan pemenang tender,” ungkap Erani.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memanggil 106 kementerian dan lembaga negara untuk membahas ini. “Kami sudah mengirimkan suratnya,” ujar Agus di Gedung Senayan Jakarta, Selasa (26/10).

Penyerapan anggaran belanja masih tersendat-sendat. Hingga September lalu, penyerapan anggaran kementerian/lembaga masih berkisar 60% dari pagu APBNP 2010 sebesar Rp366,1 triliun. (OL-3)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s