Penambahan Anggaran harus Dibarengi Akselerasi Penyerapan

Ekonom Sustainable Development Indonesia Dradjad Wibowo menilai penambahan anggaran belanja pemerintah di 2011 akan sia-sia jika tidak dibarengi percepatan penyerapannya.

Seharusnya, pemerintah bisa mengakselerasi penyerapan anggaran khususnya untuk pos belanja modal. Menurutnya, tahun ini belanja modal pemerintah menjadi pos paling lambat dalam menyerap anggaran.

Padahal, pos ini paling penting mengingat efek pengali (multiplier effect) kepada perekonomian. Dengan penyerapan yang lambat, dampak belanja modal kepada perekonomian bisa berkurang.

“Misalnya pembangunan jalan, bila dari akhir kuartal satu sudah berjalan, mungkin petani bisa menikmatinya ketika mereka tengah memasuki puncak panen. Tentunya berpengaruh juga ke inflasi,” jelas Dradjad di Jakarta, Selasa (26/10).

Selain itu, dia mengingatkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja modal juga bisa mengurangi kualitas proyek yang dibiayainya. Untuk itu, tidak bisa ditawar lagi, akselerasi penyerapan anggaran harus dilakukan.

Dradjad menambahkan, akselerasi penyerapan anggaran sebenarnya mudah dilakukan. Asalkan pemerintah memiliki kemauan kuat. Misalnya pos yang paling lambat penyerapannya ialah belanja modal. Untuk itu, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa ditugaskan untuk mengawasinya dengan ketat.

Di samping itu, pemerintah harus membenahi sisi perencanaan. Pasalnya, selama ini lambatnya penyerapan disebabkan spesifikasi dan penjadwalan (timing) yang tidak tepat. Begitu juga di sisi implementasi, Kementerian Keuangan harus membenahi birokrasi di Kantor Perbendaharaan Negara (KPN).

Sebelumnya, pemerintah dan parlemen menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011. Rencananya, ada tambahan anggaran belanja hingga Rp76 triliun dibanding RAPBN Perubahan 2010. Padahal, tahun ini saja penyerapan anggaran masih terbilang lambat.

Misalnya realisasi belanja modal pemerintah yang hingga 15 Oktober 2010 hanya sebesar 38% atau sekitar Rp36,09 triliun. Kinerja ini jauh lebih rendah daripada 2009. Saat itu, penyerapan hingga akhir kuartal III mencapai Rp37,433 triliun.

Persentase realisasi belanja tertinggi hanya terjadi di pos belanja pegawai yang mencapai 71,2% (Rp115,89 triliun). Kemudian belanja pemerintah pusat yang sebesar 55,2% (Rp431,32 triliun) dan belanja barang sebesar 51,6% (Rp58,14 triliun). (OL-9)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s