NTB Minta Rp16 Miliar untuk Fakir Miskin

MATARAM–MICOM:Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta dukungan dana dekonsentrasi sebesar Rp16 miliar untuk pemberdayaan fakir miskin pada tahun anggaran 2011. “Usulan itu akan kami bahas lebih lanjut dalam Musrenbang tingkat nasional di Jakarta, 2 November 2011,” kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Bachrudin, di Mataram, Selasa (26/10), ketika menjelaskan perkembangan pemberdayaan fakir miskin di NTB. Ia mengatakan, dukungan APBN untuk pemberdayaan fakir miskin di NTB pada setiap tahun anggaran belum memadai sehingga upaya pengurangan angka kemiskinan pun tidak terlaksana sesuai harapan.

Bachrudin mencontohkan dukungan APBN tahun anggaran 2009 untuk pemberdayaan fakir miskin di wilayah NTB tidak lebih dari enam miliar rupiah atau hanya mencakup 2.790 kepala keluarga (KK) atau 0,08% dari total jumlah penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin di wilayah NTB tahun 2008 yang dilaporkan Pemerintah Provinsi NTB ke Departemen Sosial sebanyak 397.229 KK atau 39,83% dari total penduduk NTB sebanyak 1.582.163 KK atau 4,2 juta jiwa penduduk NTB.

Pemerintah Provinsi NTB bahkan kini menggunakan data penduduk miskin versi Badan Pusat Statistik (BPS) NTB yang mencapai 567.578 rumah tangga miskin (RTM).

Dukungan dana dekonsentrasi untuk pemberdayaan fakir miskin di NTB tahun 2010 meningkat menjadi Rp8,5 miliar, dengan jumlah sasaran bantuan sebanyak 1.400 KK rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Dana pendampingnya dari APBD dialokasikan sebesar Rp700 juta untuk kelancaran program pemberdayaan faskir miskin itu, seperti honor untuk pendamping, dan biaya opersional lainnya.

“Untuk 2011, kami ajukan Rp16 miliar karena jumlah sasaran pemberdayaan fakir miskin masih tergolong banyak. Mudah-mudahan disetujui sesuai permintaan,” ujarnya.

Menurut Bachrudin, hingga kini dukungan APBN dalam bentuk dana dekonsentrasi untuk pemberdayaan fakir miskin di wilayah NTB itu tidak sebanding dengan jumlah fakir miskin yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Kondisi tersebut sangat memengaruhi laju pembangunan karena ada pengaruh interaktif antara kemiskinan dengan munculnya masalah-masalah sosial lainnya seperti anak terlantar, anak jalanan, tuna susila, jompo terlantar dan wanita rawan sosial ekonomi.

Padahal, masalah kemiskinan adalah prioritas pembangunan nasional dan dilaksanakan secara bersama-sama departemen terkait dengan pemerintah daerah dan organisasi sosial, dunia usaha dan perbankan serta komponen masyarakat lainnya.

“Untuk menyikapi masalah tersebut, perlu dibangun sistem kemitraan dengan masyarakat dan instansi terkait dalam penanggulangan kemiskinan. Berbagai program pemberdayaan fakir miskin yang hendak diterapkan kabupaten/kota harus terkoordinasi dengan program provinsi” ujarnya. (Ant/OL-3)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s