Kejaksaan Tetap Tunggu Izin Presiden

Wacana Kejaksaan Agung bisa menahan kepala daerah jika izin dari Presiden tidak keluar dalam waktu 60 hari, bisa dipahami. Tetapi Kejaksaan Agung tetap berpegang pada adanya izin Presiden. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap di Jakarta, Senin (25/10). Babul Khoir mengaku pihaknya menghargai pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arif Wibowo tentang Pasal 36 Ayat (2) UU Tentang Pemerintah Daerah. Sebelumnya, Arif menyebutkan bila izin pemeriksaan tidak diberikan Presiden dalam waktu paling lambat enam puluh hari, proses hukum kepala daerah dapat dilakukan.

“Kita menghargai opini dari orang lain, tetapi kita masih harus tetap menunggu izin dari Presiden untuk menahan kepala daerah dan pejabat negara. Sesuai UU,” tutur Babul.

Lebih lanjut, Babul menandaskan keputusan apa pun merupakan hak prerogatif pimpinan Kejaksaan Agung. Termasuk, menahan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. (*/OL-2) (Media Indonesia).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s