Di tengah Kampanye Penghematan, Belanja APBN 2011 Membengkak

JAKARTA–MICOM: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR untuk disahkan menjadi APBN 2011 dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama. Salah satu perubahan yang signifikan yakni kenaikan belanja yang mencapai Rp1.229,5 triliun, lebih tinggi dari nota keuangan sebesar Rp1.202 triliun.

Hal itu terungkap dalam laporan panja Belanja RAPBN 2011 yang disampaikan oleh Koordinator Belanja RAPBN 2011 Mirwan Amir dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Armida Alisjahbana dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Ardhayadhi di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (25/10).

Dalam laporannya, Mirwan mengungkapkan bahwa belanja dalam RAPBN 2011 disepakati menjadi Rp1.229,5 triliun dari jumlah awal dalam Nota Keuangan 2011 yang sebesar Rp1.202 triliun. Peningkatan tersebut yakni Rp836,57 triliun untuk belanja pemerintah pusat, dan sisanya Rp392,98 triliun untuk transfer ke daerah.

Mirwan mengungkapkan, transfer daerah naik sebesar Rp14,5 triliun dibandingkan dengan asumsi awal di nota keuangan sebesar Rp378,4 triliun. Sedangkan untuk belanja pusat naik sebesar Rp13 triliun, yakni dari Rp823,57 triliun menjadi Rp836,57 triliun.

Mirwan mengungkapkan, kenaikan anggaran ini karena adanya program remunerasi, kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri, pemberian gaji dan pensiun ke-13 di tahun 2011, sehingga untuk belanja pegawai saja dalam APBN 2011 dialokasikan sebesar Rp180,62 triliun.

Di samping itu, juga untuk antisipasi penyediaan pegawai baru pemerintah pusat yang jumlahnya 100 ribu orang untuk menggantikan yang pensiun. Lalu belanja barang di 2011 diberikan alokasi senilai Rp 132,422 triliun. Untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat pemeliharan aset, dan upaya efisiensi kegiatan operasional pemerintah.

Sementara alokasi belanja modal ditetapkan Rp121,881 triliun. Untuk ketersediaan infratsurktur dasar, menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa. Lalu meningkatkan kemampuan pertahanan, serta rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana alam, dan peningkatan mitigasi serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Dalam RAPBN 2011 pemerintah menetapkan jumlah subsidi nonenergi sebesar Rp51,01 triliun. Terdiri dari subsidi pangan Rp15,267 triliun, subsidi pupuk Rp16,277 triliun, subsidi benih Rp120 miliar, subsidi bantuan PSO Rp1,877 triliun, subsidi bunga kredit Rp2,618 triliun, dan subsidi pajak Rp14,75 triliun.

Anggaran pendidikan juga dinaikkan menjadi Rp248,978 triliun atau 20,25% dibandingkan dengan Nota Keuangan 2011 yang disampaikan Presiden SBY.

Disediakan juga dana bantuan sosial Rp60,956 triliun untuk program-program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan PNPM Mandiri. Dialokasikan juga dana cadangan risiko fiskal Rp4,174 triliun.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan kenaikan belanja dalam APBN 2011 disebebabkan karena penerimaan dari pajak juga naik. Dengan asumsi rasio penerimaan pajak 2011 sebesar 12,1 persen dibandingkan dengan PDB membuat alokasi belanja dinaikkan.

“Kenaikan itu sudah kami sesuaikan dengan rumus kenaikan penerimaan. Jadi semua kenaikan di masing-masing pos anggaran proporsional,” ujar Agus.

Dengan penerimaan yang dinaikkan sebesar Rp1.104 triliun. Yang diantaranya yakni berasal dari penerimaan perpajakan nonmigas sebesar Rp794,70 triliun, penerimaan dari sektor minyak dan gas sebesar Rp215,33 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perikanan Rp150 miliar. Keempat, PNBP sumber daya alam kehutanan sebesar RP2,90 triliun.

Ditambah lagi PNBP pertambangan umum Rp16,50 triliun, PNBP SDA pertambangan panas bumi sebesar Rp356,1 miliar dan penerimaan pemerintah atas laba BUMN Rp27,59 triliun. (OL-3)

Artinya, lanjut Agus Marto, bahwa kampanye penghematan anggaran yang diintruksikan presiden pada APBN 2011, meskipun alokasi belanja tetap membengkak, tetap akan dilakukan. Namun, meksnismenya tidak langsung memotong ataupun menghapus alokasi belanja dalam APBN 2011, melainkan dengan penghematan masing-masing K/L dan pemerintah daerah.

“Sesuai dengan instruksi Presiden, penghematan akan dilakukan dimana para menteri dan pimpinan lembaga untuk mengerem belanja. Dan ini sudah kami sosilisasikan di jajaran pemerintahan,” ujarnya.(ST) (Media Indonesia)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s