Penyerapan APBN 2010 Kementerian Pendidikan Baru 50 Persen

TEMPO InteraktifJakarta – Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengakui sampai  September 2010, penyerapaan anggaran Kementerian Pendidikan Nasional baru mencapai 50 persen.” Memang ada kendala-kendala seperti keterlambatan penyaluran anggaran karena penyesuaian APBN-Perubahan ke masing-masing daerah itu kan berbeda. Ada yang cepat dan ada yang butuh waktu lama,” ungkapnya kepada Tempo, Rabu (13/10).

Namun Nuh menyatakan saat ini Kementeriannya tengah berupaya untuk menggenjot penyerapan anggaran semaksimal mungkin. ”Kita akan lompat, percepat semuanya, Desember ini 95 persen penyerapan tercapai,” katanya meyakinkan.

Anggaran Kemendiknas di APBN adalah Rp 63,7 triliun, ditambah dengan APBN-P 2010 yaitu Rp 6,2 Triliun. Penambahan anggaran itulah yang menjadi salah satu penyebab belum terserapnya anggaran secara maksimal.

Adapun capaian Kemendiknas hingga bulan ke-10 tahun ini berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2010 di bidang pendidikan adalah penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah tepat waktu, pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah di daerah tertinggal, penyempuranaan kurikulum, peningkatan kompetensi petinggi sekolah, penerapan sistem penjaminan mutu, dan penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Kesemuanya  itu sudah mencapai 76 persen.

Nuh juga menyikapi soal kritikan yang ditujukan kepadanya selama ia memimpin Kemendiknas dalam satu tahun terakhir. ”Mereka-mereka itu partner kami, kritikan jadi masukan positif untuk kita,” kata Nuh.

Ia juga mengakui bahwa masih ada beberapa hal yang memang belum terlaksana secara ideal. Salah satunya yang juga menjadi kritikan dari para guru adalah pembagian gaji guru honorer yang terlambat.

Menanggapi masalah tersebut, menurut Nuh, hal itu karena pihaknya masih menunggu mekanisme perubahaan anggaran dari APBN ke APBN-P masing-masing daerah yang memiliki dinamikanya berbeda. Namun, ia memastikan sebagian besar dari gaji guru dan tunjangan profesi guru sudah tersalurkan di tahun ini.

Menyangkut soal pelaksanaan Ujian Nasional, ia mengatakan pelaksanaan UN masih dibahas oleh panitia kerja UN di DPR. ”Akan seperti apa UN nanti, apakah sebagai syarat kelulusan dan sebagainya itu masih dibicarakan,” kata Nuh.

Tuntutan masyarakat ke UN adalah agar UN tidak menjadi penentu kelulusan. Akan tetapi, Kemendiknas tahun ini tetap melaksanakan ujian tersebut. “Memang selama ini kan UN bukan satu-satunya penentu kelulusan tapi ada yang lain seperti lulus ujian sekolah. Jangan jadikan ini bentuk ketakutan,” tuturnya.

RIRIN AGUSTIA

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s