PENGUATAN DAYA SAING SDM UNTUK KEUNGGULAN BANGSA

Oleh: Prasetyo

PENDAHULUAN

Seiring dengan ledakan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi sejak akhir 1980-an, era globalisasi menjadi semakin nyata dan digdaya (powerful). Fenomena globalisasi ini ditandai dengan semakin memudarnya batas-batas negara secara politik, ekonomi, sosial dan budaya (borderless world), liberalisasi perdagangan, dan semakin sengitnya persaingan antar bangsa.[1] Globalisasi juga dicitrakan sebagai dunia yang tidak pasti, seperti terlihat dari penjelasan Anthony Giddens dalam bukunya, “The Third Way: The Renewal of Social Democracy.”[2] Hal ini diperjelas oleh Jacques B Gelinas (2000) yang menyatakan bahwa globalisasi adalah juggernaut, yaitu truk besar yang melaju dengan kencang tanpa dikendalikan, sehingga pada era global ini dunia sedang mengolah peradaban di atas roda-roda gila serba tidak menentu.[3]

Maka, dalam konstelasi hubungan internasional semacam ini adalah sangat logis bahwa hanya bangsa yang memiliki daya sainglah yang bisa bertahan menjadi maju, makmur, dan berdaulat. Sebab, bangsa yang tidak berdaya saing akan menjadi pasar yang empuk dari berbagai barang dan jasa (goods and services) yang diproduksi oleh bangsa lain yang berdaya saing. Seperti yang selalu dikatakan Bung Karno, Een Natie Van Koelias En Een Koelie Onder De Naties, bangsa yang tidak berdaya saing akan menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa lain. Akibatnya, negara-bangsa dengan daya saing rendah bukan hanya mengalami defisit neraca perdagangan, tetapi juga menyaksikan kehancuran sektor industri dan jasanya. Sebab, barang dan jasa yang dihasilkan oleh bangsa tersebut kalah bersaing dengan yang berasal dari impor. Bila kondisi semacam ini terus berlanjut, maka negara yang tak berdaya saing lama kelamaan menjadi bangkrut (a failed state). Kondisi inilah yang diinginkan oleh negara-negara maju kapitalis dan korporasi multinasional hedonis yang merupakan arsitektur dari globalisasi (Stiglitz, 2001; Perkins, 2005).[4]

Dalam kerangka pemikiran ini, fakta sejarah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang maju, makmur, dan berdaulat adalah mereka yang mampu menguasai dan menerapkan IPTEK dalam segenap kiprah kehidupannya, terutama di bidang ekonomi dan industri serta pertahanan. Masa keemasan Umat Islam, yang berlangsung lebih dari sepuluh abad (awal abad-7 sampai akhir abad-17), kunci utama suksesnya terletak pada keunggulannya di bidang IPTEK.  Hampir semua teknologi modern yang ada saat ini (mulai dari matematika, fisika, kimia, bioteknologi, farmasi, kedokteran, teknik sipil, astronomi, aeronautika sampai ke elektronik dan teknologi informasi) berasal dari karya para ilmuwan Muslim saat itu.[5]

Sementara itu, sejak Revolusi Industri (awal abad-18) hingga sekarang, negara-negara yang tergabung dalam OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada, negara-negara Uni Eropa, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan berhasil menjadi maju dan makmur terutama karena mereka menjadikan IPTEK sebagai soko guru kemajuan dan kemakmurannya. Demikian juga halnya dengan Singapura, Taiwan, dan dua raksasa ekonomi baru dunia RRC dan India. Di Amerika Serikat dan negara-negara industri maju lainnya sejak 1950-an sampai sekarang, pertumbuhan produktivitas ekonominya sekitar 87,5% berasal dari kemajuan teknologi.  Sisanya (12,5%) disumbangkan oleh kenaikan penggunaan kapital.[6]

Indonesia sendiri tidak mempunyai pilihan lagi pada saat ini selain harus memiliki daya saing yang tinggi. Saat ini, Indonesia sudah membuka pasar seluas-luasnya karena terlibat dalam berbagai free trade areas (FTAs), baik dalam ASEAN, dengan China, Jepang, sebentar lagi dengan India, ataupun liberalisasi pasar dalam APEC. Dengan demikian, jika Indonesia tidak memiliki daya saing yang tangguh, maka ekonominya pun akan terpukul, tidak saja di pasar internasional, tetapi juga di pasar domestik.

PEMBAHASAN

Dalam literatur, istilah “daya saing” mempunyai penafsiran (interpretasi) beragam. Menurut Michael E. Porter (1990), menyebutkan bahwa istilah daya saing sama dengan competitiveness atau competitive. Sedangkan, istilah keunggulan bersaing sama dengan competitiveness advantage.[7] Selanjutnya menurut Tumar Sumihardjo (2008), mendefinisikan daya saing sebagai berikut: “Kata daya dalam kalimat daya saing bermakna kekuatan, dan kata saing berarti mencapai lebih dari yang lain, atau beda dengan yang lain dari segi mutu, atau memiliki keunggulan tertentu. Artinya, daya saing dapat bermakna kekuatan untuk berusaha menjadi unggul dalam hal tertentu yang dilakukan seseorang, kelompok atau institusi tertentu.”[8]

Sementara, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses, dinyatakan bahwa, “daya saing adalah kemampuan untuk menunjukkan hasil lebih baik, lebih cepat atau lebih bermakna.” Kemampuan yang dimaksud dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, diperjelas oleh Tumar Sumihardjo (2008:11) meliputi: (1) kemampuan memperkokoh posisi pasarnya, (2) kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya, (3) kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti, dan (4) kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan.[9]

Dalam definisi yang berbeda, World Economic Forum (2006) memberikan pengertian bahwa daya saing adalah “himpunan faktor, kebijakan dan kelembagaan yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara.” Sementara menurut Council of Competitiveness, Washington, DC (2006), daya saing merupakan “kapasitas bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil.”

Sebagai kesimpulan, penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan daya saing adalah kemampuan dari seseorang/organisasi/institusi untuk menunjukkan keunggulan dalam hal tertentu, dengan cara memperlihatkan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan, hasil kerja yang lebih baik, lebih cepat atau lebih bermakna dibandingkan dengan seseorang/organisasi/institusi lainnya.

POTRET DAYA SAING INDONESIA

Daya saing internasional Indonesia menurut laporan World Economic Forum (2010) saat ini berada pada posisi ke-44 dari 139 yang disurvei. Memang, peringkat itu tidak buruk, justru naik 10 tingkat dibanding tahun 2009. Namun, bila dibandingkan dengan negara yang sudah membuka pasarnya dengan kita, posisi tadi cukup rendah. Lihat saja, Singapura (3) Malaysia (26), Brunei Darussalam (28). Kita lebih tinggi dari Vietnam yang berada pada posisi ke-59 dan Filipina (85). Namun negara lain seperti China berada pada peringkat ke-27, Korea (22), dan Jepang (6). Posisi tertinggi adalah Swiss (1), dan Swedia (2).

Tabel I. Posisi Daya Saing Indonesia

Country/Economy GCI 2010 GCI 2009 Change 2009-2010
Rank Score Rank
Singapura 3 5.48 3 0
Malaysia 26 4.88 24 -2
Brunei Darussalam 28 4.75 32 4
Indonesia 44 4.43 54 10
Vietnam 59 4.27 75 16
Philippines 85 3.96 87 2

Sumber: Diolah dari The Global Competitiveness Index 2010-2011 rankings and 2009-2010 comparisons.

Jika menilik hasil laporan tersebut, mestinya dapat dibayangkan adanya praktik manajemen perekonomian nasional sudah sedemikian mapan atau sekurangnya mengarah pada perbaikan yang substantif sehingga tidak dijumpai lagi masalah-masalah ekonomi klise yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Namun, sampai di sini terdapat fakta yang mencemaskan, terutama terkait dengan prestasi indeks pembangunan manusia (HDI) yang merupakan tolok ukur keunggulan sebuah bangsa. Berdasarkan survei terhadap Human Development Index (HDI) atau indeks pembangunan manusia di 182 negara di dunia, posisi Indonesia masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain (lihat tabel 2).

Tabel 2. Posisi HDI Indonesia

Negara 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Indonesia 110 110 112 110 110 110 108 110 111 107 111

Sumber: Diolah dari Human Development Report

UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING SDM

Sejak tahun 1990-an, IMD Business School di Swiss setiap tahun menerbitkan peringkat daya saing (competitiveness) negara-negara di dunia. Kriteria utama yang dijadikan sebagai dasar pemeringkatan daya saing tersebut mencakup: (1) kinerja perekonomian negara, (2) efisiensi pemerintahan, (3) efisiensi dan produktifitas bisnis, (4) infrastruktur, dan (5) teknologi. Penulis menambahkan satu lagi faktor yang turut mempengaruhi daya saing sebuah bangsa yakni mental atau budaya. Atas dasar kelima kriteria ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan daya saing yang relatif rendah di dunia (lihat tabel 1). Kelima faktor penentu daya saing tersebut, secara jelas tergambar dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel.3 Faktor-Faktor Penunjang Daya Saing

Economic

Performance

Government

Efficiency

Bussiness

Efficiensy

Infrastructure Technology Paradigm
Domestic economy Public finance Productivity Basic infrastructure Technology development Economi-politic paradigm
International trade Fiscal policy Labor market Health and environment Technological innovation Working paradigm
International investment Institutional framework Finance Education Technological infrastructure
Employment Business legislation Management practices
Social framework

Sumber: Diolah dari World Competitiveness Online

Dari tabel di atas, kita dapat mengidentifikasi bagaimana kondisi, potensi dan proyeksi peningkatan daya saing dan keunggulan bangsa Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang. Dari indikator tersebut, yang paling baik hanya stabilitas ekonomi makro. Adapun prasayat dasar lainnya seperti institusi, infrastruktur, serta kesehatan dan pendidikan masih buruk. Paling buruk infrastruktur berada para peringkat ke-84. adapun faktor yang dapat mendorong efisiensi yang paling bagus market size pada posisi ke-16 karena jumlah penduduk kita yang besar dan efisiensi pada pasar barang pada posisi ke-41.

Sementara untuk kesiapan teknologi paling rendah yaitu peringkat ke-88. Indikator yang lain seperti pendidikan tinggi dan training peringkat ke-69, efisiensi pasar tenaga kerja ke-75, kecanggihan pasar keuangan ke-61. Untuk faktor terkait dengan inovasi berada para peringkat ke-40 di mana kecanggihan dunia usaha pada peringkat ke-40 dan inovasi ke-39. Disebutkan juga bahwa masalah terbesar untuk berbisnis di Indonesia adalah tidak efisiennya birokrasi pemerintah, tidak memadainya infrastruktur, policy instablity, korupsi dan akses untuk mendapatkan dana, pasar tenaga kerja yang kaku, dan aturan perpajakan dan inflasi yang masih buruk. Selain itu, penulis juga berpandangan bahwa buruknya mentalitas kerja bangsa juga turut memperburuk daya saing kita di tingkat internasional. Produktifitas kerja kita jauh ketinggalan dibanding dengan Jepang, China, Singapura, bahkan Malaysia.

Karena itu ke depan, tidak ada pilihan lain jika ingin menang dalam persaingan yang semakin ketat, kita harus memiliki daya saing internasional yang tinggi, atau paling tidak sebanding dengan negara-negara yang membuka pasarnya dengan kita. Dalam hemat penulis, setidaknya terdapat empat (4) hal yang perlu dilakukan sebagai upaya memperkuat daya saing SDM untuk mencapai keunggulan bangsa Indonesia.

Pertama, mengubah paradigma (change paradigm). Yang dimaksud perubahan paradigma dalam makalah ini adalah perubahan cara pandang dalam memahami dan mengelola potensi SDM Indonesia. Sebab, kita kerap terjebak pada asumsi bahwa kekayaan alam yang melimpah ruah di bumi Indonesia ini dengan sendirinya dapat menghidupi. Padahal, kekayaan alam yang tidak terkelola dengan baik justru dapat menjadi bumerang bagi perwujudan kesejahteraan. Mental inilah yang masih bertahan dalam alam pikiran kita, sehingga mengakibatkan produktifitas kerja menjadi stagnan. World Competitivness Book (2007) melaporkan peringkat produktifitas kerja Indonesia berada pada posisi 59 dari 60 negara yang disurvei. Sementara itu, negara-negara Asia lainnya berada di atas Indonesia seperti Singapura (1), Thailand (27), Malaysia (28), Korea (29), Cina (31), India (39) dan Filipina (49).

Karena itu, meminjam kalimat Wiranto (2009), kita harus segera merekonstruksi paradigma pengelolaan potensi SDM. Kekayaan alam yang melimpah harus dikelola secara baik oleh SDM-SDM yang handal dengan didukung oleh etos kerja yang tinggi, disiplin, keteladanan dan regulasi yang berpihak. Inilah syarat prinsipil yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan bangsa.[1]

Kedua, pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berkelanjutan. Dari sekian banyak faktor (variables) yang berpengaruh terhadap daya saing suatu bangsa, maka penguasaan dan penerapan teknologi dalam segenap bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi dan industri, merupakan faktor yang paling menentukan. Dengan kalimat lain, IPTEK merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah harus mendorong tumbuhnya kreatifitas dan inovasi teknologi, terutama teknologi baru di sektor manufaktur.

Dalam kerangka peningkatan IPTEK, pendidikan juga merupakan elemen penentu dalam mendidik SDM yang handal dan unggul. Dunia pendidikan harus mampu menjawab tantangan global untuk menghasilkan SDM yang handal dan berdaya saing, sekaligus mampu berperan dalam pemenuhan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, konsep/paradigma pendidikan tepat guna (link and macth) perlu dikembangkan secara maksimal agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat terhadap dunia kerja. Sebab dalam sejarahnya, dunia industri selalu membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan handal.

Pada jenjang pendidikan tinggi, konsep link and match harus lebih diarahkan pada peningkatan kualitas perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari segi jumlah, komposisi menurut keahlian, maupun mutu keahlian yang dimiliki. Pendidikan tinggi juga harus mampu menghasilkan lulusan yang seimbang, baik dilihat dari kemampuan profesional maupun kemampuan akademik. Kemampuan akademik menekankan pada kemampuan penguasaan dan pengembangan ilmu, dan kemampuan profesional menekankan pada kemampuan dan keterampilan kerja.[2]

Ketiga, upaya meningkatkan daya saing harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang terarah dan terfokus pada pemberdayaan SDM. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara: (a) membuat regulasi yang membuka secara luas lapangan kerja (pro-job), (b) membuat regulasi yang bertujuan memeratakan pendidikan, (c) kebijakan pemerintah untuk mengembangkan balai latihan kerja secara profesional. Intinya, Dalam tingkat  makro, program peningkatan SDM melalui training harus dibarengi dengan kebijakan penciptaan lapangan pekerjaan, pemasaran dan perlindungan harga. Dan dalam tingkat mikro, meningkatan SDM melalui training atau “short courses” perlu dibarengi dengan orientasi profesionalitas sehingga keleluasan untuk melakukan perbaikan sesuai profesi dapat membawa hasil seperti yang diinginkan. Dengan kata lain, kebijakan pengembangan SDM tidak berdiri sendiri tetapi harus diintegrasikan dengan kebijakan-kebijakan di bidang lain. Dan, syarat utama untuk merealisasikan hal ini adalah kemampuan pemerintah untuk tetap responsif baik terhadap perubahan dari dalam maupun dari dalam maupun dari luar negeri.

Keempat, perlunya memperkuat modal nasional. Selain melakukan rekonstruksi terhadap paradigma (mentalitas), membangun IPTEK yang berkualitas dan berkelanjutan, serta membuat regulasi yang tepat dan berpihak, upaya peningkatan daya saing sangat terkait dengan kekuatan modal nasional. Penguatan modal nasional yang dimaksud di sini meliputi: (a) stabilitas ekonomi makro, (b) kebijakan fiskal yang baik, (c) pasar modal yang efisien, (d) investasi yang baik.

Keempat hal tersebut harus diorientasikan dan harus menopang penguatan dan pengoptimalan pasar domestik. Berbagai negara di dunia mulai mengoptimalkan pasar domestik dan memperkuat daya beli dalam negeri. Dengan kata lain, kita harus bahu membahu untuk melakukan inovasi pasar dalam negeri. Selanjutnya adalah memperkuat perdagangan internasional. Dari sisi perdagangan internasional, sasaran kebijakan perdagangan internasional seyogyanya diarahkan untuk mempertahankan daya saing produk Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif dan melakukan spesialisasi pengembangan di sektor manufaktur serta mengembangkan keunggulan komparatif baru (termasuk di jasa-jasa seperti pariwisata dan ekspor tenaga kerja). Struktur produksi Indonesia perlu diarahkan ke industri yang bernilai lebih tinggi, seperti industri elektronika dan industri pengolahan lainnya; termasuk di antaranya adalah industri perkebunan seperti minyak sawit, karet, dan lainnya yang mengandalkan pada kekuatan sumber daya alam Indonesia.

Hal berikutnya yang harus dijadikan program adalah pengaturan dunia bisnis yang efisien dan berpihak. Indonesia memerlukan kebijakan perdagangan yang sinkron dan konsisten agar memperoleh manfaat dari pertumbuhan perdagangan dunia dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Selama ini, kebijakan yang ditempuh terlalu terfokus pada pengaruh subsidi pertanian oleh negara-negara maju. Meski penghapusan subsidi ini sangat diharapkan, mereka bukanlah kendala utama bagi ekspor Indonesia. Sebaliknya, kebijakan yang diambil harus memfokuskan diri pada peningkatan akses pasar. Baik pasar negara maju maupun negara berkembang sama pentingnya sebagai negara tujuan ekspor Indonesia. Praktik-praktik bisnis yang baik dan sesuai aturan perlu terus diupayakan agar produk barang dan jasa Indonesia tidak terhambat oleh berbagai aturan yang disepakati di tingkat global. Merupakan bagian dari tataran ini adalah penerapan Good Corporate Governance (GCG), pemberantasan praktik bisnis yang menyimpang, seperti korupsi, pungutan, dan sebagainya, yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Dari segi yang lain, pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi sangat penting sebagai prasyarat dasar untuk menciptakan iklim investasi yang baik.  Kita paham, lemahnya iklim investasi Indonesia disebabkan oleh serangkaian faktor. Akan tetapi, ketidakpastian kebijakan dan peraturan, korupsi, dan kualitas prasarana dinilai merupakan hal paling relevan bagi penanam modal. Meski Indonesia memiliki tarif pelabuhan yang relatif rendah, efisiensi sistem pelabuhannya buruk. Hampir seluruh lalu lintas barang dialihkan melalui Singapura dan Malaysia. Laporan dari Good News From Indonesia (2010) yang menyatakan bahwa para investor mulai tertarik kembali dengan iklim ekonomi Indonesia harus digunakan sebagai modal untuk terus memperbaiki infrastruktur penunjang investasi.

PENUTUP

Sebagai bangsa yang besar, baik dalam segi jumlah penduduk, kekayaan alam dan letak geografis, sesungguhnya Indonesia mempunyai kesempatan yang besar untuk menjadi bangsa yang maju dan mandiri. Kuncinya terletak pada kemauan politik (political will), kerjasama (gotong royong), serta fokus mengarahkan energi demi kemajuan bangsa. (*)

REFERENSI

Kenichi Ohmae, The End of the Nation State, New York, The Free Press, 1995.

Anthony Giddens, The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Cambridge: Polity, 1998.

Jacques B Gelinas, Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization, London, New York: Zed Books, 2000.

Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents, Pinguins Books, London, 2002.

John Perkins, The Confession of An Economic Hitman, Berrett-Koehler Publishers, Inc. San Francisco, 2005.

Wallace-Murphy, What Islam Did For Us: Undertsanding Islam’s Contribution to Western Civilization, Watkins Publishing, London, 2006.

Robert Solow, Technical Change and the Aggregate Production Function. A Review of Economics and Statistics. Vol.39, pp. 312 – 320, 1957.

Michael E. Porter, The Competitive Advantage of Nations,  New York: The Free Press, 1990.

Tumar Sumihardjo, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah, Fokusmedia, Bandung, hal. 8.

Wardiman Djojonegoro, Lima Tahun Mengemban Tugas Pengembangan SDM, Tantangan yang Tiada Hentinya, Balitbang Diknas, 1990.

Wiranto, Meretas Jalan Baru Ekonomi, Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta, 2009.


[1]Wiranto, Meretas Jalan Baru Ekonomi, Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta, 2009.

[2]Wardiman Djojonegoro, Lima Tahun Mengemban Tugas Pengembangan SDM, Tantangan yang Tiada Hentinya, Balitbang Diknas, 199.


[1]Kenichi Ohmae, The End of the Nation State, New York, The Free Press, 1995.

[2]Anthony Giddens, The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Cambridge: Polity, 1998.

[3]Jacques B Gelinas, Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization, London, New York: Zed Books, 2000.

[4]Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents, Pinguins Books, London, 2002., John Perkins, The Confession of An Economic Hitman, Berrett-Koehler Publishers, Inc. San Francisco, 2005.

[5]Wallace-Murphy, What Islam Did For Us: Undertsanding Islam’s Contribution to Western Civilization, Watkins Publishing, London, 2006.

[6]Robert Solow, Technical Change and the Aggregate Production Function. A Review of Economics and Statistics. Vol.39, pp. 312 – 320, 1957.

[7]Michael E. Porter, The Competitive Advantage of Nations,  New York: The Free Press, 1990.

[8]Tumar Sumihardjo, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah, Fokusmedia, Bandung, hal. 8.

[9]Ibid., hal. 11.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s