Konservatisme Dalam Penjualan Barang Milik Daerah

Oleh: Riris Prasetyo

Sebelum membahas Penjualan, ada baiknya kita bahas secara bersamaan antara  Penghapusan dan Penjualan. Yang sering menjadi pertanyaan adalah; Penghapusan dulu, baru Penjualan, atau Penjualan selanjutnya baru Penghapusan? Permendagri 17/2007 menyatakan :

“Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.”

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Sebenarnya dari definisi diatas tidak ada masalah, yang menjadi masalah adalah definisi Pemindahtanganan, PP 6/2006 dan Permendagri 17/2007 menyatakan:

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerahsebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

Apa makna “sebagai tindak lanjut dari penghapusan”? apakah dapat diartikan bahwa pemindahtanganan (didalamnya ada penjualan) dilakukan setelah penghapusan? Jika ya, kaitkan dengan definisi penghapusan.

Barang yang sudah dihapus maka akan membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Artinya kalau barang sudah dihapus sudah bukan tanggungjawab pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola.

Bagaimana mungkin barang yang sudah dilakukan penghapusan masih harus dilakukan pemindahtanganan? Sebab barang yang sudah dihapus, bukan lagi tanggungjawab pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola.

Bagaimana jika barang sudah dihapus (misal, selanjutnya akan dijual) ternyata belum laku dijual? Tanggung jawab siapa? Pengelola? Lihat definisi Penghapusan di atas.

Bandingkan dengan metode penjualan di Minimarket/Toko, bahwa barang tersebut dijual dulu baru dihapus. Artinya, penghapusan itu lebih bersifat administratif bukan kewenangan.

Penulis lebih suka mengartikan hal tersebut sebagai berikut :

Pengelola mengajukan “usulan” penghapusan kepada kepala daerah yang disertai dengan tindak lanjut atas “usulan” penghapusan tersebut (misal penjualan), usulan penghapusan ini lebih bersifat kewenangan, dan kepala daerah akan menandatangani “usulan” penghapusan tersebut sesuai batas kewenangannya (artinya barang tersebut belum di hapus, baru mendapatkan persetujuan untuk dihapus), selanjutnya pengelola baru melakukan penjualan. Setelah terjadi penjualan, baru dilakukan penghapusan (yang lebih bersifat administratif).

Selanjutnya tulisan ini akan membahas terbatas pada penjualan.

Barang apa yang bisa dijual? Pada prinsipnya semua barang milik daerah bisa dijual.

Apa syarat barang tersebut untuk bisa dijual?

Pasal 45 ayat (1) UU 1/2004 menyatakan Barang milik daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah tidak dapat dipindah tangankan

Apa makna “diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah ?” apa tugas pemerintahan daerah? Bukankah pemerintahan daerah dibentuk untuk melayani kepentingan umum, dari bayi akan lahir, lahir, anak2, dewasa dan sampai meninggal, bukankah semua adalah tugas pemerintahan daerah.

Pasal 178 ayat (1) UU 32/2004  menyatakan “Barang milik daerah, yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Apa makna “kepentingan umum?” Penjelasan Pasal 46 (3.d) PP 6/2006menyatakan Yang dimaksudkan dengan kepentingan umum adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut:

–        jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;

–        waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;

–        rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;

–        pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal;

–        peribadatan;

–        pendidikan atau sekolah;

–        pasar umum;

–        fasilitas pemakaman umum;

–        fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;

–        pos dan telekomunikasi;

–        sarana olahraga;

–        stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;

–        kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;

–        fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

–        rumah susun sederhana;

–        tempat pembuangan sampah;

–        cagar alam dan cagar budaya;

–        pertamanan;

–        panti sosial;

–        pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

SAP Pernyataan No. 7 Paragraf 76 menyatakan “Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang”.

Pasal 51 ayat (1) PP 6/2006 menyatakan: Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual dan sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Isunya adalah, pertama: bagaimana cara menentukan suatu barang milik daerah tersebut “berlebih” dan “idle”? Adakah kaitannya dengan Rencana Kebutuhan BMD dan Standar Pelayanan Minimal ?

Kedua: Bagaimana cara menentukan “secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual”?

Pasal 66 ayat (2) pada PP yang sama menyatakan : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan……… atas barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik negara/daerah”.

Artinya apa? Bahwa Pemerintah daerah harus membuat Perda tentang tata cara pelaksanaan penjualan barang milik daerah. Permasalahannya adalah : bagaimana jika Pemda belum menyusun Perda tersebut? Apakah dapat berpedoman pada PP 6/2006 dan Permendagri 17/2007?

Sebaiknya dalam melakukan Penjualan, teman-teman Pemda tetap berprinsip pada kehati-hatian, khususnya terkait dengan korupsi. Apa yang dimaksud dengan Korupsi?

UU 31/1999 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI mendifinisikan korupsi adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara…”

Berdasarkan hal tersebut diatas, teman-teman Pemda dalam penjualan barang milik daerah harus lebih berhati-hati. tetapi bukan berarti tidak melakukan penjualan.

Yang ingin kita lakukan adalah melakukan sesuatu yang benar dan dengan cara yang benar. Semoga bermanfaat.

One response to “Konservatisme Dalam Penjualan Barang Milik Daerah

  1. Tolong dong di krimin slide untuk matakuliah akuntansi keuangan, tanks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s