Aset untuk Siapa?


  1. Siapapun tidak akan bisa menyangkal bahwa aset daerah merupakan suatu hal yang sangat penting, apalagi bila dikaitkan dengan tujuan bernegara. Pembukaan Alinia 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah  untuk mencapai keadilan dan kemakmuran.
  2. Pasal 178 (1) UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan Pasal 178 “Barang milik daerah, yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum ….”. Jadi salah satu cara mencapai kemakmuran dengan menggunakan  aset untuk melayani kepentingan umum.
  3. Bagaimana dengan PP 6/2006? Penjelasan PP 6/2006 menyatakan bahwa aset  memiliki fungsi :
    • Fungsi pelayanan; Fungsi ini direalisasikan melalui pengalihan status penggunaan, di mana barang milik negara/daerah dialihkan penggunaannya kepada instansi pemerintah lainnya untuk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
    • Fungsi budgeter; Fungsi ini direalisasikan melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan. Pemanfaatan dimaksud dilakukan dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna. Sedangkan pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal negara/daerah.
  4. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Pasal 178 (1) UU No. 32 Tahun 2004 telah dapat diwujudkan berdasarkan pada penjelasan PP 6/2006 tersebut? Jika “ Ya” maka pertanyaan selanjutnya adalah :
    • Bagaimana cara menentukan  aset/barang yang sudah  termasuk dalam “kebutuhan” tugas pokok dan fungsi SKPD TELAH MEMENUHI FUNGSI PELAYANAN?
    • Apakah dengan ditetapkannya “STATUS PENGGUNAAN” aset pada suatu SKPD telah menjamin “PELAYANAN” PUBLIK/UMUM terpenuhi? Bagaimana cara memastikannya?
    • Apa kaitannya dengan”PELAYANAN UMUM/PUBLIK” dengan Standar Pelayanan Minimal?
  5. Mengapa hal ini penting, sebab apabila dalam membuat perencanaan kebutuhan BMD kurang memahami kaitannya antara aset dan tujuan bernegara (aset untuk melayani kepentingan umum) sangat mungkin perencanaan kebutuhan hanya sebatas memenuhi kebutuhan (bahkan keinginan) SKPD. Yang mana belum tentu dapat dirasakan oleh masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik/umum.  Bila hal ini terjadi, maka masyarakat akan melihat bahwa aset pemda yang ada hanya sebatas untuk kebutuhan pegawai pemda saja.
  6. Walaupun tulisan ini singkat, semoga bisa membuat aset pemda menjadi lebih bermakna bagi masyarakat.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s