Audit BPK, Kebijakan Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi Aset Daerah

Sebagaimana diketahui, bahwa Pasal 330 Ayat (1) Permendagri 13/2006 menyatakan Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 239 pada Permendagri yang sama menjelaskan terkait tentang kebijakan akuntansi. Ayat 1 dan ayat 2 menyatakan Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan (SAP), Selanjutnya Kebijakan akuntansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.

Terdapat beberapa isu Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, yaitu :

  1. Apakah pemda sudah mempunyai peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah? Kalau belum, dapatkah teman-teman pengelola aset membuat peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi “aset tetap”? Kalau tidak boleh, apakah harus menunggu teman-teman pengelola keuangan untuk membuat peraturan kepala daerah tersebut? Samapai kapan?
  2. Bagi Pemda yang sudah mempunyai peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah, apakah sudah mengatur secara detail terkait dengan pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset? Kalau belum diatur secara deatil, apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman pengelola Aset? dapatkah teman-teman pengelola aset membuat peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi “aset tetap” untuk memperjelas peraturan kepala daerah dimaksud? Kalau tidak boleh, apakah harus menunggu teman-teman pengelola keuangan untuk merivisi peraturan kepala daerah tersebut?

Dalam prakteknya, beberapa pertanyaan auditor BPK dalam pemeriksaan aset daerah biasanya terkait dengan pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset. Misal :

  1. Apakah suatu barang termasuk dalam persediaan atau aset tetap? Untuk bisa menjawab ini, teman-teman pengelola barang sebaiknya mengetahui kriteria dan definisi suatu barang, apakah termasuk kategori persediaan dan aset tetap.
  2. Bagaimana menentukan biaya perolehan dan nilai wajar? Hal ini sangat mungkin per item barang akan dipertanyakan dalam menentukan biaya perolehan dan nilai wajar oleh auditor BPK ke teman-teman Pemda. Jawaban pengelola barang/keuangan daerah akan sering didebat oleh Auditor BPK karena perbedaan dalam pemahaman KSAP.

Bagaimana pengelola barang/keuangan daerah dapat menjelaskan/meyakinkan Auditor BPK jika Peraturan Kepala Daerah yang mengatur kebijakan akuntansi aset tetap keadaannya seperti pada point isu Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi diatas ?  Apakah cukup dengan PP 24/2004? dan/atau hanya dengan SE MDN tentang Kebiajakan AKuntansi Daerah dan SE MDN tentang Modul Teknis dan Ilustrasi Penerapan Kebijakan AKuntansi Daerah? (Riris Prasetyo)

One response to “Audit BPK, Kebijakan Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi Aset Daerah

  1. Pp 24/2004 merupakan standar untuk semua. Paling juga kalau pemda buat habnya copy dan paste dari PP24/2004 itu. Kalau berbeda pasti keputusan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pasti tidak berlaku. Kalau daerah dibiarkan menyusun kebijakan akuntansi tanpa acuan dari PP24/2004 bisa saja aset tetap dikatakan barang perdiaan yang bisa habis pakai dalam setahun. Coba kalau Laptop dikatakan persediaan dan disamakan dengan obat, tiap tahun pemda pasti beli laptop dan bawa ke rumah. bisa ndak??? Jangan dibiarkan itu Pemda buat aturan yang salah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s