APBD Harus Dorong Kesejahteraan Rakyat


KORAN JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mendorong kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah. “Wujudkan APBD yang baik, betul-betul mampu mendorong kesejahteraan masyarakat karena tujuan otonomi itu untuk kesejahteraan,” kata Mendagri, di Jakarta, Jumat (30/7).

Gamawan menuturkan jika APBD dirasa kurang tepat dan tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat, harus segera dikoreksi. Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan profil APBD seluruh daerah.

Melalui profil itu, dapat dibandingkan APBD provinsi satu dengan lainnya, begitu pula dengan kabupaten/ kota. Ia menjelaskan potret APBD saat ini sebagian besar digunakan untuk belanja birokrasi, yakni sekitar 42 persen untuk membiayai tunjangan pejabat dan gaji pokok.

Namun, besaran tunjangan pejabat itu berbeda di setiap daerah. Ada pejabat di daerah yang mendapat tunjangan hingga jutaan rupiah, sementara di daerah lain hanya ratusan ribu rupiah.

“Karena itu, kita akan evaluasi, ada tunjangan yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil. Itu tidak pernah kita atur sebelumnya,” katanya.

Persoalan tersebut, ujarnya, akan dibahas dengan para gubernur dan DPRD, pekan depan, bersama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti adanya alokasi APBD yang tidak tepat sehingga tidak mengenai sasaran atau target pembangunan yang sudah direncanakan.

“Tidak ada artinya bila kita telah alokasikan anggaran dan rencana, tapi implementasi di daerah tidak berjalan,” kata Kepala Negara.

Presiden mengatakan akan menugaskan jajarannya untuk menyelidiki lebih lanjut permasalahan terkait hal itu, termasuk melakukan audit terhadap sejumlah anggaran yang diberikan kepada daerah dalam program desentralisasi anggaran.

Presiden mengemukakan meski gubernur, bupati, dan wali kota terpilih melalui pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, tetapi sebagai pejabat negara tak semata-mata bertanggung jawab pada rakyat dan DPRD, namun juga presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan sesuai UUD 1945.

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo meminta seluruh pemimpin satuan kerja di lingkungan pemerintah provinsi selektif dalam melaksanakan perjalanan kedinasan.

Permintaan tersebut sesuai imbauan Mendagri agar pemerintah daerah melakukan efisiensi penggunaan APBD untuk aparatur.

Ia mencontohkan unda ngan bagi dirinya untuk melakukan perjalanan dinas ke Jerman yang tidak dilakukannya. “Hadiri rapat kalau perlu saja. Kalau tidak penting, tidak perlu dihadiri. Ant/ags/P-3

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s