Dinas Pendidikan dan Barang Milik Daerah

Pemerintah pada tahun anggaran 2009 akhirnya memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2008).

Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tindaklanjut Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 2008 dihadapan Rapat Paripurna DPR RI dan terkait dengan komitmen pemerintah untuk konsisten mendukung kebijakan pendanaan pendidikan sebesar 20% dari APBN maupun APBD sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2706/SJ perihal Pendanaan Pendidikan dalam APBD TA 2009 tanggal 8 September 2008 tanggal 8 September 2008 menegaskan bahwa anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada tahun anggaran 2009 sekurang-kurangnya sebesar 20% dari belanja daerah.

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan anggaran belanja pusat 20% untuk pendidikan, apakah benar Pusat membelanjakan semua uangnya untuk urusan pendidikan di Pemerintah Pusat? Ternyata tidak, sebagian dana itu dibelanjakan untuk urusan pendidikan masing-masing tingkat pemerintahan. Melalui mekanisme apa dana dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Pemerintah Kabupaten/Kota? Dan melalui jalur apa dana dari Pemerintah Provinsi (APBD) ke Pemerintah Kabupaten/Kota?

Gambar berikut menjelaskan mekanisme tersebut, dan hal tersebut menjadi sumber alokasi keuangan untuk pendidikan di pemerintah daerah Kab/Kota. Selain dari sumber tersebut, alokasi pendidikan juga masih dari APBD masing-masing Pemda dan juga hibah dari masyarakat.

Gambar : sumber-sumber alokasi keuangan untuk pendidikan di pemerintah daerah Kab/Kota yang berasal dari Pusat dan Provinsi.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 1 PP 6/2006 menyatakan Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2 pada PP yang sama menyatakan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis,

2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak,

3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; dan

4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007 menyatakan Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Pasal 91 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menyatakan Barang milik negara yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dapat dihibahkan kepada daerah dan wajib dikelola dan ditatausahakan oleh daerah. Hal yang sama juga berlaku pada barang yang diperoleh melalui dana Tugas Pembantuan, sebagaimana diatur dalam pasal 98 Undang-Undang yang sama.

Artinya barang yang diperoleh dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tetap menjadi milik pemerintah pusat sampai dihibahkan kepada daerah. Yang menjadi masalah didaerah adalah, banyak barang dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang berada di daerah yang statusnya belum dihibahkan (masih milik pemerintah pusat).

Mengapa ini menjadi masalah, sebab hal ini akan terkait dengan belanja operasional dan pemeliharaan terhadap barang tersebut. Dalam hal pemerintah pemberi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan anggaran untuk pemeliharaan/operasional terhadap barang tersebut hal ini tidak menjadi masalah.

Tetapi jika pemerintah pemberi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak memberikan anggaran untuk pemeliharaan/operasional terhadap barang tersebut dan pemerintah daerah tetap ingin menggunakan barang tersebut, permasalahannya adalah bolehkah pemda melakukan penganggaran untuk operasional dan pemeliharaan? Kalau boleh apa dasar hukumnya?

Kalau tidak boleh, apa yang harus dilakukan oleh Pemda? Apakah barang yang berasal dari dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan akan dibiarkan idle atau mengajukan permohonan untuk hibah barang tersebut?

Masalah lainnya adalah terkait dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban barang tersebut dalam sistem pengelolaan barang daerah.

Sebenarnya hal ini tidak hanya terjadi di Dinas Pendidikan, tetapi juga di Dinas-dinas lain, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum.

(oleh : Riris Prasetyo/ 0811 184 172/ http://asetdaerah.wordpress.com)

Referensi:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
PP No. 6/2006.
Permendagri No. 17/2007.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2706/SJ perihal Pendanaan Pendidikan dalam APBD TA 2009 tanggal 8 September 2008 tanggal 8 September 2008.
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/16/00034523/anggaran

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s