AKUNTABILITAS DAERAH : TINJAUAN PEMIKIRAN PELAKSANAANNYA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Oleh: Bahrullah Akbar dan Siti Nurbaya

PENDAHULUAN

Akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan”Good Governance” atau pengelolaan pemerintahan yang baik dimana pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan issue utama dalam pencapaian menuju ”clean government” (pemerintahan yang bersih). Ada beberapa pilar good governancedalam berinteraksi satu dan lainnya yang saing terkait, yaitu: Government, Citizen, danBusiness atau StateSocietydan Private Sector. Pada dasarnya pilar tersebut mempunyai konsekuensi akuntabilitas terhadap publik atau masyarakatnya, khususnya stakeholders yang yang melingkupi ketiga pilar tersebut sebagai pelaku ”How to govern” atas aktivitasnya.

Orde Baru mewariskan rendahnya instrumen pertanggungjawaban institusi publik dan nyaris tidak meninggalkan mekanisme kelembagaan yang transparan dan menggali nilai – nilai partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Masyarakat lebih banyak berperan hanya sebagai obyek pembangunan dan bukan bekerja dalam pola partnership dalam peningkatan kinerja dan akuntabilitasi pemerintah. Partisipasi masyarakat yang dibanggakan dalam perencanaan pembangunan melalui ”bottom up and top down planning” yaitu pada bagian Diskusi Pembangunan Desa Tingkat Desa oleh LKMD dan menjadi kebanggan bentuk partisipasi masyarakat diwaktu yang lalu, yang ada hakekatnya adalah ”mobilisasi” atau setidak-tidaknya tipe partisipasi ”statutory”, partisipasi yang diformat oleh pemerintah; yang pada akhirnya juga masih bersifat ”memasung” demokratisasi lokal dalam perencanaan.

Selanjutnya dengan era baru, reformasi dibidang politik, pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan. Dengan keluarnya Undang-undang 22 Tahun 1999 dan Undang-undang 25 Tahun 1999, keraguan juga masih terbesit dalam implementasinya. Namun demikian, Undang-undang No.22 dan No.25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Daerah secara tersirat dan tersurat dinyatakan perlunya pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen good governance. Selain itu, Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta Inpres No.7 Tahun 1999 memberikan seperangkat prinsip-prinsip pemerintahan yang baik untuk penerapannya, khususnya dalam rangka pertanggungjawaban, yang akuntabel, transparan dan partisipatif bagi institusi publik, khususnya pemerintah daerah (Pemda).

Makalah ini mencoba, menggali suatu pemikiran tentang penerapan otonomi Daerah atas prinsip akuntabilitas dalam kerangka terapan good governance dilingkungan Pemda.

Pada hakekatnya pelaksanaan otonomi daerah merupakan pengurangan peran pemerintah pusat terhadap strategi pengembangan daerah dimana kita ketahui bahwa setiap daerah, khususnya kabupaten/kota mempunyai karakteristik tersendiri untuk membangun daerahnya masing-masing. Tinjauan pemikiran pelaksanaan otonomi daerah yang terakit dengan akuntabilitas dimulai dengan pengertian akuntabilitas itu sendiri dilingkungan pemda, kemudian perlunya public disclosure atau keterbukaan terhadap manajemen. Pembahasan selanjutnya, ialah pada aspek manajerial melalui konsep New Public Management (manajemen pemerintahan baru), bagaimana pemda harus mempunyai anatomi strukur organisasi yang pas, yang diinginkan oleh keterbukaan, dan pengukuran kinerja apa yang terkait dengan struktur organisasi tersebut. Selain itu, agenda apa saja yang telah disusun oleh pemerintah pusat, khususnya yang terkait dengan daerah dalam rangka terapan good governance.


PENGERTIAN DAN PROSES AKUNTABILITAS DAN TANGGUNGJAWAB(ACCOOUNTABILITY AND RESPONSIBILITY)

Guna memberikan pedoman dalam penyusunan dan implementasi mekanisme pertanggungjawaban, adalah penting untuk mendefinisikan apa sesungguhnya makna pertanggungjawaban. Klarifikasi konseptual ini sangatlah penting dan mendesak dilakukan diIndonesia karena adanya warisan sistem pertanggungjawaban yang sangat terbatas dari pemerintahan otoriter sebelumnya baik didalam lingkup pemerintah pada berbagai strata, sampai ke pusat. Gagasan lama mengenai makna pertanggungjawaban dan penerapan yang sesunguhnya tidak dapat hilang begitu saja hanya karena diberlakukannya peraturan perundangan yang baru. Definisi baru pertanggungjawaban perlu ditetapkan, disebarluaskan dan selanjutnya perlu dilakukan upaya-upaya untuk menerapkannya untuk terjadinya proses internalisasi disetiap sendi organisasi pemerintah. Sebagai tambahan dari pentingnya pelaksanaan ini dalam pertanggungjawaban dalam sistem demokrasi pemerintah. Masalah klarifikasi konseptual harus dipandang sebagai suatu masalah akademik. Ini merupakan dasar dari penyusunan langkah-langkah pertanggungjawaban praktis dan dalam melihat berbagai pengalaman empiris.

Sejumlah definisi mengenai pertanggungjawaban menunjuk pada adanya “harapan” bahwa pejabat pemerintah akan mempertanggungjawabkan tindakan mereka (Stone: 1991). Hal ini mengindikasikan bahwa mereka tidak secara resmi wajib mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Suatu model manajerial alternalif dapat memasukkan kewajiban memberikan pertanggungjawaban tindakan mereka, namun pertanggungjawaban itu sendiri hanyalah pada atasan atau institusi lain secara berjenjang, hirarki dan birokrasi (Uhr: 1993), yang mungkin pada akhirnya pertanggungjawaban itu disampaikan ke forum legislatif. Bentuk pertanggungjawaban manajerial ini lebih menitikberatkan pada peningkatan kinerja daripada instruksi operasi secara rinci dan gamlang (Harman: 1994). Model pertanggungjawaban ini diumumkan dan dibuat aturannya, namun nyatanya tidak dipraktikkan sehingga pada akhirnya lebih banyak terlihat sebagai sloganistik politis.

Undang-undang No.28 tahun 1999 pada prinsipnya mendefinisikan pertanggungjawaban yang berangkat dari definisi manajerial dan keharusan untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan-tindakan yang pada umumnya untuk semua kegiatannya beserta hasil kegiatan tersebut kepada masyarakat. Selain itu, undang-undang tersebut menitikberatkan pada perlunnya transparansi dan, keharusan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai pemerintahan. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud adalah suatu mode pertanggungjawaban secara hirarkis dan birokrasi (Uhr 1993). Mereka yang memegang kekuasaan hukum pemerintah perlu didorong untuk ikut bertanggngjawab terhadap publik atas tindakannya. Rakyat, melalui lembaga lesgilatif telah menempatkan kepercayaan pada pejabat tersebut untuk melakukan tanggung jawabnya sesuai kepentingan rakyat. Sebaliknya, para pejabat ini diwajibkan untuk melaporkan dan memberikan alasan terhadap setiap kebijakan dan operasionalisasi kegiatan. Dalam pengertian pertanggung jawaban demikian, akuntabilitasi mempunyai suatu kewajiban pejabat pemerintah kepada raktay dimana publik mempunyai hak untuk melakukan suatu ”correction” atas tindakan-tindakan yang diambil oleh penguasa (Broke 1997). Ini merupakan bahwa selain memberikan pertanggung jawaban, para pejabat juga harus dimintai tanggung jawabnya.


KETERBUKAAN PADA RAKYAT (PUBLIC DISCLOSURE)

Keterbukaan pada rakyat secara jelas terakomodasi dalam asas pertanggung jawaban dalam Undang-undang No. 22 dan No. 28 Tahun 1999. Pada Undang-undang No. 22 lebih spesifik dan menyebutkan dua ukuran keterbukaan untuk Pemda yaitu Pasal 45 ayat 1, “Kepala Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD untuk masalah-masalah tertentu atas permintaan DPRD”. Selanjutnya Pasal 46 ayat 1 lebih lanjut menunjukkan bahwa dua bentuk laporan tersebut diperlikan, pertama untuk kebijakan-kebijakan pemerintah atau kinerja pemerintah, dan yang kedua, untuk pertanggung jawaban keuangan. Sedangkan Undang-undang No. 28 menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pemerintahan, suatu hak yang tidak ada dibawah rezim politik lama. Dengan dukungan yuridis tersebut pada hakekatnya terdapat tiga bentuk pertanggung jawaban Kepala Pemerintah Daerah kepada lembaga legislatif yaitu masing-masing; pertanggung jawaban tahunan yang dapat lebih bersifat progress report atas kebijakan dan pelaksanaan anggaran pembangunan daerah; laporan akhir masa jabatan dan laporan atas permasalahan khusus.

Mekanisme secara spesifik tentang keterbukaan pada rakyat belum diatur secara rinci, terutama belum adanya persamaan persepsi tentang bentuk laporan pertanggung jawaban yang dimaksud, antara lain hal-hal yang perlu diungkapkan kepada publik. Namun dari ikhtisar tentang keharusan pimpinan daerah mempertanggung jawabkan segala tindakan baik kinerja maupun keuangan seperti yang termaktub dalam pasal-pasal diatas, sudah keharusan bahwa Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja dapat menjadi rujukan pelaksanaan keterbukaan pada rakyat tentang apa-apa yang harus dilaksanakan dan akan dilaksanakan, serta dipertanggung jawabkan.

Bahwa Inpres No. 7 tahun 1999 dapat dipergunakan sebagai acuan muara dari tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah dapat dilihat dari keharusan/dan perlunya institusi pemerintah menyusun kinerja. Penegasan ini dapat dilihat melalui keharusan instansi pemerintah khususnya pejabat eselon II untuk menyusun visi, misi, dan tujuan organisasi dan memprogram setiap kegiatan sebagai suatu strategic management process” disektor publik yang memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek, baik kondisi internal maupun kondisi eksternal termasuk masyarakat sebagai stakeholders-nya. Aplikasi lebih lanjut dari Inpres No. 7 tahun 1999 ini, dapat dilihat lebih rinci melalui surat edaran Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 5891I/6/Y/1999.

Suatu pertanyaan penting mengenai kewajiban pertangung jawaban Bupati/Walikota adalah criteria apa yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah kinerja seseorang dianggap memuaskan atau tidak. Apakah sebenarnya dasar penolakan suatu laporan pertanggung jawaban? Naskah ketentuan mengenai pertanggung jawaban Bupati/Walikota merupakan prosedur yang panjang, namun isinya pendek, mengenai apa yang harus dilaporkan dalam suatu laporan pertanggung jawaban. Persoalan yang dihadapi selama ini adalah bahwa pertangung jawaban Bupati/Walikota merupakan proses ritual dimana penilaian yang dilaksanakan lebih menitik beratka pada kepentingan penguasa (Pusat maupun Daerah yang berkepentingan) dan lembaga legislative sebagai alat stempel yang diaktualisasikan dalam berbagai upaya “pembenaran”. Segala instrument daerah, seperti aparat pengawasan dan hokum dipergunakan untuk kepentingannya. Hal ini membawa pola yang cukup berat untuk merubah budaya kerja aparat pemda tentang perlunya keterbukaan pada rakyat. Selain itu proses perencanaan yang sentralistik mempengaruhi aparat untuk berbuat dan menyusun pola yang diinginkan oleh Inpres No. 7 tahun 1999 seperti antara lain jarang sekali aspek perencanaan kegiatan Pemda mengaitkan secara simultan dan sinergis antara perencanaan keuangan dengan perencanaan kegiatan (indikator kinerja yang terintegrasi).

Oleh karena itu, keterkaitan keterbukaan pada rakyat mensyaratkan sebagai berikut : Pertama, yang harus didorong adalah kewajiban instansi Pemda mengikuti apa yang diinginkan oleh Inpres No. 7 tahun 1999. Selanjutnya setiap pemda harus mengetahui tentang kapabilitas atau sumber daya daerahnya masing-masing, dan ini termasuk pemikiran rekonstruksi maupun reorganisasi dari bentuk dan struktur organisasi pemda yang berorientasi untuk melayani“service oriented” pada publik. Kedua, membangun standar dan ukuran yang mereka pertanggung jawabkan didalam membangun perencanaan organisasi (Podger, 2000).


MANAJEMEN PEMERINTAHAN BARU (NEW PUBLIC MANAGEMENT)

Istilah manajemen pemerintahan (MPB) atau new public management berkembang di negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Australia, namun menyebar ke wilayah Malaysia, Singapura, Hongkong dan Filipina. Ciri dari MPB adalah focus atas efisiensi kegiatan dan selalu mencoba mengadopsi business methods, hal pemikiran ini timbul di Inggris, sewaktu pemerintahan Margareth Teacher (Tahun 1980-an) yang mempunyai pemikiran bahwa pemerintahan atau sector public selalu terkait dengan inefficient dan bureaucratic (Blundell dan Murdock, 1997). Di AS perkembangan MPB (Perestroika gaya Amerika) dikenal dengan istilahreinventing government, yaitu perlunya pemerintah mentransformasikan semangat wiraswasta dan usaha (entrepreneurial spirit) dalam menjalankan roda pemerintahannya (Osborne dan Gaebler, 1992).

Ada beberapa ciri-ciri pokok yang dapat disimpulkan dari terapan dan pengalaman MPB di Inggris, AS, dan Australia yaitu bahwa manajer pada birokrasi pemerintahan harus memperhatikan hal-hal berikut dalam menjalankan pemerintahan khususnya Pemda yang akuntabel, adalah :

Bentuk dan Struktur Organisasi

Penetapan suatu visi dan misi organisasi sebagai dampak akuntabilitas kinerja organisasi, seperti yang diharapkan oleh Inpres No.7 tahun 1999 membawa dampak perlunya pemikiran tentang restrukturisasi dan refungsionalisasi terhadap lingkungan strategis organisasi. Keberadaan organisasi sebenarnya telah diatur secara jelas melalui Kepmen PAN No. 21 tahun 1990 di dalam dua belas prinsip dan pernyataan Meneg PAN yang juga memperkenalkan gagasan dan prinsip-prinsip baru. Kita dapat menemukan prinsip-prinsip penting seperti (Podger, 2000) :

Ramping struktur, akan kaya fungsi

Deregulasi dan debirokrasi

Swastanisasi Partisipasi Masyarakat

Suatu proses pemberian penghargaan dan insentif untuk berprestasi.

Jadi, sebenarnya landasan kebijakan dalam penyusunan visi dan misi organisasi telah sesuai dan mengikuti pola perubahan “needs” masyarakat. Permasalahannya, bagaimana landasan kebijakan yang baik dapat dioperasionalkan secara jujur dan benar tanpa adanya konflik kepentingan para pelaku dan pelaksana kebijakan. Berapapun resiko yang dipertimbangkan untuk melaksanakan visi dan misi organisasi, sekalipun perlu merubah bentuk dan struktur organisasi tetap harus memperhitungkan tentang asas biaya dan manfaat bagi kegunaan Pemda dan masyarakatnya. Beberapa catatan dari Interim Workshop “Support for the Urgent and the Important in the Decentralization Process” dapat kita pelajari tentang makna perlunya perubahan struktur organisasi antara lain dapat dilihat melaluidiscussion paper no. 10 ‘Some Models of District Reorganization Planning’. Dalam workshop tersebut terungkap antara lain bahwa organisasi Pemda harus memperhatikan : Kepemimpinan yang memberikan visi dan misi; Kompetens program yang berorientasi kepada pelayanan dan profesionalisme; dan Pengalokasian sumber daya yang efisien dan efektif. Selain itu, perlunya daerah harus diberikan standar dan ukuran (performance indicators and performance measurement) yang akan mereka pertanggung jawabkan.

Apabila visi dan misi organisasi telah menjadi agenda organisasi Pemda, maka ada beberapa sasaran yang perlu dikembangkan. Mengingat kondisi organisasi selama ini, kurang keseragaman dalam bertindak dan berfikir, khususnya dalam mengkaitkan nilai uang ’Value for Money’ dengan pelaksanaan anggaran dan pencapaian kegiatan. Trend value for money sudah selayaknya menjadi dasar pijakan untuk menciptakan organisasi Pemda ke arah yang jelas dan akan dibawa kemana organisasi, ukuran-ukuran yang harus diciptakan untuk mengukur organisasi Pemda, apabila dikatakan berhasil atau tidak berhasil, dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dapat dikuantifisir. Oleh karena itu, setiap program dan/atau kegiatan akan selalu terkait dengan visi dan misi, serta pencapaian objective dan menjadi siklus utama dari bentuk pertanggung jawaban yang diharapkan. Bentuk pertanggung jawaban terhadap struktur organisasi yang jelas akan membawa dampak terhadap transparansi dan partisipasi, dan hal ini menjadi mengurangi beban para pemimpin eksekutif. Sudah selayaknya Inpres No. 7 Tahun 1999 dan perangkatnya, SK Ketua LAN No. 589/6/Y/1999 menjadi agenda yang serius dalam mencari format baru organisasi Pemda ke arah user oriented dan client citizens.

Jika setiap pemberdayaan organisasi baru Pemda mengarah kepada ’melayani’ masyarakat, tentunya tidak ada jalan bagi legislatif untuk mencari-cari permasalahan misalkan memutus jabatan Bupati/Walikota ditengah jalan. Karena visi dan misi yang diemban sama yaitu bagaimana melayani publiknya, yang dalam hal ini baik sebagai client maupun sebagaiconstituent-nya. Atau dengan kata lain grey area dalam kebijakan publik dari lembaga legislatif dan eksekutif adalah partisipasi masyarakat. Di lain pihak, masyarakat sebagai bagian dari pilargood governance, menghendaki eksekutif dan legislatif melaksanakan atau how to govern and how to check the government dengan transparasi. Dengan kata lain, maka quality menjadi rujukan bagi pelaksana maupun stakeholders atas terapan good governance yang diinginkan.


Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Indikator (Performance Indicators and Performance Measurement)

Pengukuran kinerja dan pengukuran indicator adalah bagian dari proses pemberdayaan organisasi Pemda. Dalam MPB segala sesuatunya harus terukur dan dalam proses akuntabilitas yang jelas dan melibatkan semua pihak sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Persoalan pada masa lain, organisasi Pemda khususnya dan organisasi publik lainnya tidak mempunyai sasaran yang terukur. Walaupun secara procedural yang ditentukan antara lain adanya GBHN, Rencana Kerja Departemen, Rencana Strategis Daerah, Rencana Tahunan dan sebagainya; namun pada kenyataannya pencapaian sasaran kurang terorganisasi, terintegrasi daan tidak adanya sinkronisasi satu dan lainnya. Antara lain, penyusunan proyek-proyek pemerintah didaerah, termasuk Inpres dan Banpres. Ukuran perencanaan pada waktu lain, lebih berorientasi pada pemberdayaan input bukan pada pencapaian output.

Mengapa pengukuran kinerja diperlukan? Pengukuran kinerja dan indicator merupakan bagian dari proses manajemen strategis (Jackson dan Palmer, 1992). Oleh karena itu, sebagai suatu elemen, manajerial kinerja merupakan kunci sukses. Keputusan strategis disusun melalui kebijakan untuk mencapai sasaran dan target yang diinginkan.

Pencapaian sasaran dan target membutuhkan informasi tentang aktual kinerja yang diharapkan dengan membandingkan kebijakan yang ditetapkan (setting objectives). Informasi yang diharapkan harus tersusun, dan merupakan desain pengukuran kinerja dan indikator yang terurai dan jelas. Sebagai suatu ilustrasi, pengalaman membuktikan bahwa antara kegiatan-kegiatan proyek pertanian, suatu contoh, maka kita tidak akan mendapatkan atau sulit mendapatkan tolak ukur keberhasilan secara langsung di dalam DIP maupun DIPDA maupun laporan proyek. Laporan proyek terpisah, proyek melaporkan keuangan, sedangkan unit struktur melaporkan hasilnya sehingga tidak ada korelasi antara laporan kinerja (non Financial measurement)dengan laporan keuangan (Financial measurement). Tetapi anehnya kita akan dapat melihat indikator keberhasilan sub sektor pertanian tersebut pada Biro Pusat Statistik (BPS). Itulah kendala yang kita hadapi saat itu hingga saat ini yang menjadi cita-cita kita untuk terus dibenahi.

Ada beberapa pemikiran untuk membangun organisasi Pemda melalui pengukuran kinerja setiap aktifitas kegiatannya baik rutin dan pembangunan, dari sektor sampai dengan proyek.Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan pengambilan keputusan; sebagai alat untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran organisasi (Withaker : 1993). Selama ini, organisasi Pemda terlihat aktifitasnya secara nyata dalam pengalokasian sumber dana dan pelaksanaan dana, jarang terpikirkan betapa perlunya evaluasi dan monitoring yang terintegrasi dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja selama ini hanya menitik beratkan pada target dan realisasi anggaran. Inilah yang harus dibenahi sekarang ini. Apabila struktur organisasi Pemda berorientasi pada publik services,maka seharusnya pengukuran kinerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara nilai udang dan barang/kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Withaker, bahwa sebagai suatu alat manajemen untuk mencapai keberhasilan, pengukuran kinerja harus memperhatikan aspek-aspek :

(1) Perencanaaan dan penetapan tujuan organisasi dibuat secara jelas dan transparan;

(2) Adanya pengembangan ukuran yang relevan;

(3) Adanya pelaporan yang formal atas hasil;

(4) Adanya penggunaan informasi yang sesuai.

Bukan merupakan pekerjaan mudah untuk menggabungkan pemikiran dari input oriented menjadi result oriented, atau dari pemikiran aktivitas kegiatan hanya dari segi uang menjadi nilai hasil sosial masyarakat. Inilah konsep dasar yang sebenarnya dari pengukuran kinerja. Bagaimana kita mendesain ulang proyek, program, sub sektor, sektor dalam pemda yang terkait dengan struktur organisasi baru yang cenderung berbentuk pelayanan. Selain itu, bagaimana kita mengukur kembali setiap unit-unit organisasi tentang visi, misi, dan keberadaannya di masyarakat, terlebih dalam Inpres No. 7 redefinisi organisasi dimulai dari tingkat eselon dua. Semua itu menjadi visi, misi, dan kegiatan strategis antar organisasi di Pemda yang berjenjang. Pertanyaan sekarang adalah sudah kemanakah langkah pemerintah kita mengantisipasi dua hal diatas dalam rangka penerapan akuntabilitas dalam konsep atau terapan good governance. Kedua hal tersebut juga hanya menjadi sebagian kecil dari konsep MPB. Ada baiknya kita tampilkan bahwa adanya usaha ke arah sana yang dilakukan Pemerintah sudah tepat. Hal ini terbukti dari beberapa agenda yang telah disiapkan dibawah ini.

BEBERAPA PROGRAM KEMITRAAN YANG DIKEMBANGKAN DALAM MENDUKUNGGOOD GOVERNANCE

Berbagai dukungan bantuan teknis yang mengalir bagi perkembangan program good governance di Indonesia, paralel dengan pengembangan desentralisasi dan otonomi daerah. Di antara program-program tersebut yang sudah dilaksanakan dengan dukungan UNDP meliputi program-program :

Komisi Hukum Nasional, dengan tujuan : penguatan sistem peradilan; pengembangan sistem good governance dan reformasi pemerintahan, peningkatan peran DPR, pengembangan pengetahuan hukum dan dorongan profesionalisme dibidang hukum, dorongan reformasi hukum untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penguatan sistem peradilan terminal terpadu.

Program Anti Korupsi, dengan tujuan mendukung pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai program nyata dengan aksi terpadu dalam memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Program Corporate Governance, untuk mendukung prinsip-prinsip good corporate governance dengan pola operasi, profesionalisme, industrial, dan komersial.

Program Otonomi Daerah dan Desentralisasi, untuk mendukung program desentralisasi yang transparan, akuntabel, dan partisipasif.

Program Reformasi Pelayanan Umum, untuk mendukung pelayanan yang bersih,efficient, dan terjangkau.

Program Legal dan Judisial, untuk mendukung dan mengembangkan strategi di seluruh system legal dan judisial.

Program Reformasi Elektoral (Pemilu), untuk mendukung proses yang sedang berlangsung sesuai dengan mandat UU No. 3 tahun 1999, GBHN termasuk sistem Pemilu dan juga peningkatan efisiensi dan integritas manajemen pemilihan umum.

Program Pemberdayaan Legislatif, untuk mendukung pengembangan legislatif nasional yang mampu mengembangkan perwakilan yang efektif bagi masyarakat, pengembangan dan penyampaian legislatif dan pengawasan terhadap operasi pemerintah.

Penguatan Media Massa dan Masyarakat, untuk mendukung masyarakat mardani yang berkompeten, well managed dan berkemampuan finansial yang meningkat dengan keterkaitan yang baik pada sektor publik dan usaha.


KESIMPULAN

Akuntabilitas daerah merupakan suatu keharusan bagi organisasi Pemda. Akuntabilitas dapat menjembatani antara kepentingan legislatif, eksekutif, dan masyarakatnya (baik bisnis maupun individual). Persoalannya adalah bagaimana membangun struktur organisasi Pemda yang resuld oriensted dan concumer/clients oriented dimana masyarakat merupakan bagian dari wacana pengambilan keputusan. Apakah masyarakat itu yang dimaksud adalah masyarakat bisnis, masyarakat yang terwakili dalam parlemen daerah, atau masyarakat yang bernaung dibawah lembaga sosial masyarakat (NGO’s Stakeholders).

Membangun struktur organisasi Pemda harus disertai dengan pengukuran standar dan kinerja yang tentunya sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Pengukuran kinerja merupakan suatu keharusan dan juga sebagai bagian dari grey areaantara Pemda, DPRD, dan masyarakat di dalam persamaan persepsi tentang terapan good governance di daerah. Sehingga timbul pemikiran secara bersama, perlunya akuntabilitas bagi pemegang kekuasaan, perlunya transparasi dan public disclosure/keterbukaan yang barangkali itu disebut sebagai NPM. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana pemikiran dan langkah pemerintah dengan agendanya dapat diterapkan secara tepat, cepat dan cermat untuk menjadikan era Indonesia Baru yang demokratis khususnya pengelolaan akuntabilitas di pemerintah daerah dalam rangka Otonomi Daerah yang seluas-luasnya namun terintegrasi. Barangkali itu yang disebut New Public Management.


REFERENSI

Asian Development Bank (2000) : “Interim Workshop : Support for the Urgent and the Important in the Decentralization Process”, Biro Perencanaan Depdagri;

Brooke, R (1997) : “Strengthening Local Democracy : The Essential Ingredients of Local Accountability”;

Blundell dan Murdock (1997) : “Managing in the Public Sector”, The Institute of Management Foundation;

Bulletin Partnership for Government Reforms in Indonesia, UNDP, V.4, June 13, 2000;

Harman, E (1994) : “Accountability and Challenges for Australian Government’s. Australian Journal of Political Science;

Jackson, PM and Palmer, B (1992) : “Developing Performance Monitoring in Public Sector Organizations, A Management Guide”, Leicester University – England;

Osborne, D and Gaebler, T (1992) : “Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector”, a William Patrick book;

Stone, B (1991) : “Accountability of” Statutory Authorities”, Unpublished PhD thesis, Australian University, Canberra;

Uhr, J (1993) : “Redesigning Accountability : From Muddles to Maps”, Australian Quartely, Winter;

Withaker, B (1993) : “The Government Performance Act”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s