DPRD dalam Permendagri 54/2010

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD,

Pasal 30

(4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 38

Dalam hal Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penetapan RPJPD

Pasal 39

(1) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi kepada DPRD provinsi untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD provinsi.

Pasal 40

(1) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota kepada DPRD kabupaten/kota untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD kabupaten/kota.

Pasal 58

(1) Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, untuk provinsi mencakup: q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan

(2) Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, untuk kabupaten/kota mencakup: q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan

Pasal 61

(1) Kepala daerah mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

….

(4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD.

Pasal 63

(2) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra SKPD.

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 65

(4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat darikementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 73

Dalam hal Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 73

Dalam hal Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Paragraf 6

Penetapan RPJMD

Pasal 74

(1) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi kepada DPRD provinsi untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.

Pasal 75

(1) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota kepada DPRD kabupaten/kota untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.

Pasal 78

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan DPRD,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

(1) Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, untuk provinsi mencakup: f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi;

Pasal 118

(4) Pimpinan atau anggota DPRD provinsi, pejabat darikementerian/lembaga di tingkat pusat, pejabat SKPD provinsi atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD provinsi.

Pasal 120

Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pejabat SKPD provinsi dan pejabat SKPD kabupaten/kota atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD kabupaten/kota.

Pasal 147

Pimpinan atau anggota komisi DPRD provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.

Pasal 149

(2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD kabupaten/kota yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.

Pasal 291

Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 292

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta aparatur pemerintah daerah.

Pasal 294

Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 295

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 meliputi pemberian

pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

bagi bupati/wakilbupati, walikota/wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota serta aparatur pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

C.1. Tahap Perumusan Rancangan Awal RPJPD

….

Data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi umum wilayah dan permasalahan pembangunan daerah, evaluasi kinerja pembangunan daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, telaahan kebijakan nasional dan provinsi, serta telaahan rumusan hasil reses DPRD.

Untuk musrenbang RPJPD provinsi dapat mengundang akademisi, pimpinan DPRD atau pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat menjadi narasumber;

Untuk RPJPD kabupaten/kota dapat mengundang akademisi, pimpinan DPRD kabupaten/kota atau pejabat provinsi dan dari kementerian/lembaga tingkat pusat menjadi narasumber;

Mengundang calon peserta musrenbang RPJPD meliputi:

a. Musrenbang RPJPD provinsi terdiri dari Gubernur dan wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD provinsi, Bupati dan Walikota serta Kepala Bappeda kabupaten/kota, kepala SKPD provinsi, kepala instansi vertikal di provinsi, , akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, serta pejabat kementerian/lembaga tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan; dan

b. Musrenbang RPJPD kabupaten/kota terdiri dari Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD provinsi, Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, kepala SKPD kabupaten/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor serta pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan.

Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum RPJPD yang sedang berjalan berakhir.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s