Bahaya Laten Konflik dan Kekerasan

Oleh: Bahrullah Akbar

Tiada hari tanpa konflik dan kekerasan. Inilah fenomena terkini yang sedang melanda negeri ini. Konflik dan kekerasan seolah-olah telah menjadi budaya laten dalam masyarakat kita.

Sejak zaman kerajaan, masa kolonialisme, zaman Orde Lama hingga zaman Orde Baru, kita tidak pernah luput dari berbagai konflik. Mulai dari konflik vertikal yang melibatkan aktor-aktor negara, hingga konflik horisontal antarmasyarakat. Pada masa awal reformasi, konflik yang sangat fenomenal ialah konflik bernuansa ras dan agama di Maluku dan Maluku Utara, serta konflik atas nama etnis dan agama (konflik etnis Cina, konflik di Sampit, Poso, dan lain-lain).

Dalam kasus terkini, konflik yang disertai dengan kekerasan juga masih merebak. Contoh mutakhir ialah konflik di seputar makam Mbah Priok, lalu konflik di Tarakan, konflik Ampera, konflik atas nama agama di HKBP Ciketing, kekerasan lewat aksi terorisme, bentrokan antarpendukung dalam Pilkada, tawuran antarpelajar dan antarmahasiswa, tawuran antarkampung, serta pertikaian antarsuporter sepak bola. Sampai kapan kita akan digerogoti dan disandera konflik multidimensi seperti ini?

Nalar Konflik

Bagaimana kita menjelaskan merebaknya berbagai konflik tersebut? Meminjam teori konflik Johan Galtung (1975), konflik dan kekerasan adalah deprivasi kepentingan dan penistaan terhadap kebutuhan dasar atau kehidupan manusia dalam bentuk kekerasan kultural, struktural, dan kekerasan langsung. Kekerasan kultural adalah unsur-unsur budaya yang menjadi wilayah simbolis eksistensi manusia yang menjustifikasi dan melegitimasi kekerasan struktural dan langsung. Kekerasan struktural merupakan kekerasan berstruktur atau terkait dengan struktur tertentu. Kekerasan langsung adalah kekerasan secara langsung terhadap fisik manusia dan sejenisnya.

Dalam tiga kekerasan itu, nalar kekerasan menjadi dasar yang menjadikan kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau dapat ditoleransi dan sah dilakukan. Sebagai dampaknya, terjadi spiral kekerasan atau violence attracts violence. Spiral kekerasan pada awalnya berujung pada ketidakadilan dan penindasan. Ketidakadilan di sini dalam pengertian yang luas, dari kebijakan sosial, politik, ekonomi yang timpang hingga hukum yang tebang pilih. Demikian pula pengertian penindasan yang dalam realitasnya sering atau selalu berselingkuh dengan ketidakadilan dalam kebijakan, tindakan, dan sebagainya.

Memang, ketidakadilan dan penindasan sebagai kekerasan struktural tidak selalu menjadi pemicu. Dalam realitasnya, kekerasan lebih merupakan lingkaran setan yang sulit dilacak ujung pangkalnya. Abd A’la (2010) menegaskan, sekali waktu, kekerasan kultural menjadi trigger dan pada kali yang lain kekerasan langsung sebagai ujung spiral of violence. Namun, dalam dunia modern, asal-usul spiral kekerasan terutama di Indonesia berawal dari struktural dan kekerasan fisik langsung yang dilakukan negara. Hal itu dapat dilacak dari pemerintahan Hindia Belanda, rezim Orde Lama, hingga pemerintahan Orde Baru dan sampai derajat tertentu terus berlangsung hingga saat ini. Eksploitasi kekayaan Nusantara dan manusianya yang dilakukan penjajah, demokrasi terpimpin Soekarno hingga pembangunanisme Soeharto menjadi sedikit bukti tidak terbantahkan atas keberlangsungan kekerasan struktural.

Menyikapi kekerasan struktural itu, masyarakat pada awalnya diam karena tidak berdaya. Namun, emosi mereka tentu tidak pernah mati. Kekerasan yang bertubi-tubi membuat mereka bak timbunan rumput kering yang mudah tersulut api. Dalam kondisi yang benar-benar tidak berdaya, akhirnya mereka secara reflektif melakukan perlawanan.

Kekerasan struktural juga dapat berimbas pada terjadinya konflik horisontal. Umumnya disebabkan karena penerapan kebijakan yang tidak adil, segregatif, yang memicu jurang perbedaan yang luas di antara golongan masyarakat. Konflik yang terjadi saat pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Reformasi―konflik Maluku dan Maluku Utara dan konflik etnis di Sampit―dapat dijadikan rujukan bagaimana pengaruh kebijakan segregatif yang telah mengakar itu menyebabkan bara konflik yang dahsyat.

Resolusi Konflik

Miall, Ramsbotham dan Woodhause (1999) mengamati terjadinya fenomena pergeseran konflik. Pada era Perang Dingin (PD), konflik yang terjadi adalah konflik antarnegara, namun dewasa ini yang terjadi adalah konflik internal di sebuah negara. Perubahan pola ini juga melibatkan pihak-pihak yang berbeda. Pada era PD, yang terjadi adalah symmetric conflicts, yaitu konflik antara pihak-pihak yang setara. Sementara konflik kontemporer berbentuk asymmetric conflicts, yaitu konflik antara pihak-pihak yang tidak setara. Misalnya antara kelompok etnis mayoritas dengan minoritas, antara pemerintah dengan kelompok pemberontak, dan sejenisnya.

Pola konflik yang berbeda tersebut membutuhkan resolusi konflik yang berbeda pula. Khususnya dalam keterlibatan peran dan intervensi pihak ketiga. Pada konflik klasik, resolusi konflik ditekankan untuk masuk ke dalam konflik itu sendiri dan bagaimana agar masing-masing pihak mampu mencegah konflik kekerasan dengan cara anti-kekerasan. Pada konflik kontemporer, resolusi konflik dilakukan dengan pandangan lebih luas dalam hal waktu intervensi, yaitu mencegah sedini mungkin terjadinya konflik. Apabila konflik terjadi, resolusi harus tetap diupayakan walaupun di tengah panasnya pertempuran.

Secara teoritis, Cristopher W. Moore (1986) mengajukan beberapa tipologi atau jenis penyelesaian konflik yang dapat diaplikasikan untuk bermacam jenis konflik, yakni penghindaran (conflict avoidance), diskusi dan penyelesaian masalah secara informal (informal discussion solving), negosiasi (negotiation), mediasi (mediation), keputusan administratif (administratif decision), arbitrasi (arbitration), keputusan hukum (judicial decision), keputusan legislatif (legislatif decision), paksaan tanpa kekerasan (nonviolent direct action), dan paksaan dengan kekerasan (violent direct action).

Dalam hal ini, meminjam tesis Bambang W Soeharto (2008), mediasi berada pada urutan keempat atau berada di tengah spektrum dari polarisasi berdasarkan aspek-aspek yang disebutkan. Pada mediasi, prosedur penyelesaian konflik tetap bersifat informal, tertutup, tidak membutuhkan paksaan dari lembaga-lembaga publik, dan keputusam final masih sepenuhnya berada pada para pihak yang berkonflik dalam esensi win-win solution. Para pihak yang terlibat konflik sendiri yang membuat keputusan untuk menyelesaikan konflik setelah berunding di bawah arahan mediator.

Oleh sebab itu, karena berada pada posisi tengah dari spektrum penyelesaian konflik, maka mediasi dapat meminimalisir kelemahan dari masing-masing penyelesaian konflik yang lain. Dan, karena alasan itulah penyelesaian konflik dengan cara mediasi dapat menjadi pola penyelesaian konflik yang aplikatif di Indonesia. Bagi kita, bangsa yang sedang belajar berdemokrasi, upaya penyelesaian konflik melalui mediasi menjadi penting karena dapat mengajarkan kepada masyarakat bagaimana menyelesaikan konflik dengan cara yang netral, serta mengutamakan negosiasi, bersikap persuasif serta mengutamakan musyawarah untuk mencapai titik temu. Melalui pendekat persuasif ini, menurut Maswadi Rauf (2000), mediasi mengajarkan bahwa ada usulan, pendapat, atau kesepakatan tertentu yang boleh jadi lebih baik dan perlu dianut dengan membuang sebagian pendapat yang kurang relevan.

Kita sadar, ancaman konflik dan kekerasan di Indonesia dapat datang setiap saat dengan pola dan modus yang bermacam-macam. Oleh karena itu, diperlukan strategi resolusi konflik yang jitu, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama. Dalam hal ini, mediasi merupakan cara penyelesaian konflik yang efektif, demokratis dan telah teruji dalam menyelesaikan berbagai konflik horisontal yang pernah terjadi di Indonesia. Selebihnya, kita membutuhkan penegak hukum yang benar-benar bersih dan adil untuk mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai konflik. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s