PENTINGNYA FUNGSI EVALUASI-MONITORING DALAM MENILAI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh: Bahrullah Akbar

Setiap entitas publik mempunyai tanggungjawab terhadap stakeholder, terutama adalah masyarakat yang merupakan customer dari setiap kebijakan yang ditawarkan. Kita lebih mudah menyusun program melalui upaya penyusunan perencanaan secara detail dan komprehensif, kenyataannya kita selalu dihadapi oleh bagaimana cara mengaplikasikan, dan bagaimana cara memonitornya. Setiap langkah dalam mencapai tujuan kebijakan publik, selalu kita temukan pelaksanaan tugas monitoring yang berbentuk embeded dalam sistem, atau dalam bentuk kerangka acuan tugas, yang pada titik tertentu merupakan langkah dari pelaksanaan fungsi evaluasi.

Monitoring (pemantauan) merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Monitoring juga merupakan sumber informasi utama tentang implementasi kebijakan. Jadi, monitoring merupakan cara untuk membuat pernyataan yang sifatnya penjelasan (designative claims) tentang kebijakan di waktu lampau maupun sekarang. Monitoring menghasilkan kesimpulan yang jelas selama dan setelah kebijakan diadoosi serta diimplementasikan (ex postfacto). Sedangkan tindakan evaluasi merupakan analisa penilaiannya terhadap informasi yang telah dikumpulkan dalam proses monitoring tersebut. Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana tugas pemerintah sebagai pembuat kebijakan selalu dihadapkan antara kepentingan individual dengan kepentingan kelompok. Kedua kepentingan tersebut merupakan suatu permasalahan yang harus dijembatani bagi para pembuat kebijakan publik, untuk tetap mencari alternatif yang terbaik.

Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan yang dapat diangkat dalam hal ini adalah:

  1. Peran apakah yang menghambat efektifitas kebijakan publik
  2. Apa sajakah fungsi dan teknik evaluasi dan monitoring kebijakan publik yang dapat meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan yang diharapkan.

Sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

  1. Untuk melihat sejauh mana efektifitas kebijakan publik, terutama dalam rangka pengaplikasian untuk mencapai sasaran yang diharapkan;
  2. Untuk melihat sejauh mana fungsi dan teknik evaluasi dan monitoring dalam rangka mengefektifkan kebijakan publik.

PEMBAHASAN

Monitoring memainkan peran metodologis yang penting dalam analisis kebijakan. Ketika situasi masalah (problem situation) timbul saat transformasi tindakan kebijakan menjadi informasi tentang hasil kebijakan melalui monitoring, situasi masalah (sistem dari berbagai masalah yang saling tergantung) tersebut ditransformasikan melalui perumusan masalah ke dalam suatu masalah kebijakan.

Informasi yang dibutuhkan untuk memantau kebijakan publik harus relevan, dapat diandalkan (reliable) dan valid. Dapat diandalkan mengandung arti bahwa observasi dalam memperoleh informasi harus dilakukan secara cermat. Valid atau sahih maksudnya informasi tersebut benar-benar memberitahu kita tentang apa yang memang kita maksudkan. Sebagian informasi bersifat umum, misalnya tentang karakteristik ekonomi, kependudukan, dan sebagian lagi bersifat khusus, menyangkut suatu wilayah, kota, dan sub populasi lain dalam masyarakat. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Pada umumnya informasi diperoleh dari arsip pada instansi atau badan terkait berupa buku, monograf, artikel, dan laporan tertulis dari para peneliti. Bila data dan informasi tidak tersedia pada sumber di atas, monitoring perlu dilakukan dengan kuisioner, wawancara, dan observasi lapangan.

Dalam memantau hasil kebijakan, harus dibedakan dua jenis hasil kebijakan, yaitu: keluaran (outputs), dan dampak (impacts). Keluaran kebijakan adalah barang, layanan, atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kolompok penerima (beneficiaries). Sebaliknya dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. Dalam memantau keluaran serta dampak kebijakan harus diingat bahwa kelompok sasaran tidak selalu merupakan kelompok penerima. Kelompok sasaran (target group) merupakan individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijkan dan program. Sedangkan penerima (beneficiaries) adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut.

Untuk menghitung secara baik keluaran dan dampak kebijakan, perlu melihat kembali tindakan kebijakan yang dilakukan sebelumnya. Secara umum tindakan kebijakan mempunyai dua tujuan utama, yaitu regulasi dan alokasi. Tindakan regulatif adalah tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. Sebaliknya tindakan alokatif adalah tindakan yang membutuhkan masukan yang berupa uang, waktu, personil dan alat.

Tindakan kebijakan dapat pula dipilah lebih lanjut menjadi masukan (input) kebijakan dan proses kebijakan. Masukan kebijakan adalah sumberdaya (waktu, uang, personil, alat, material) yang dipakai untuk menghasilkan keluaran dan dampak. Proses kebijakan adalah tindakan organisasional dan politis yang menentukan transformasi dari masukan kebijakan menjadi keluaran dan dampak kebijakan.

Sebaiknya kita membuat dua jenis definisi tentang suatu variabel, yaitu definisi konsep dan definisi operasional. Definisi konsep memberikan makna dari kata yang digunakan untuk menjelaskan variabel dengan menggunakan persamaan katanya. Definisi operasional atau indikator dari variabel memberikan makna bagi suatu variabel dengan merinci tindakan apa yang disyaratkan untuk dilakukan agar dapat mengalami atau untuk mengukurnya. Definisi operasional tidak hanya merinci prosedur yang dibutuhkan untuk menyelami atau mengukur sesuatu. Namun juga membantu menunjukkan indikator dari variabel-variabel masukan, proses, keluaran dan dampak. Karena hubungan antara variabel dan indikator itu kompleks, disarankan untuk menggunakan banyak indikator bagi suatu variabel tindakan atau hasil kebijakan. Monitoring dapat dipilah menjadi beberapa pendekatan: akuntansi sistem sosial, eksperimentasi sosial, auditing sosial, dan sintosis riset-praktek. Perbedaan utama di antara empat pendekatan tersebut adalah sebagai berikut (lihat Tabel 1).

Namun demikian, setiap pendekatan tersebut memiliki sifat yang sama, antara lain:

  1. Berusaha memantau hasil kebijakan yang relevan setiap pendekatan mencermati variabel-variabel yang relevan bagi pembuat kebijakan karena variabel-variabel tersebut merupakan indikator dari keluaran dan/atau dampak kebijakan.
  2. Terfokus pada tujuan hasil kebijakan dipantau karena diyakini akan meningkatkan kepuasan atas beborapa kebutuhan, nilai dan kesempatan. Dengan kata lain, hasil kebijakan dipandang sebagai cara memecahkan masalah kebijakan.
  3. Berorientasi pada perubahan (change oriented). Setiap pendekatan berupaya untuk memantau perubahan, baik dengan menganalisis perubahan dalam hasil antar waktu (time series); dengan membandingkan perubahan antar program, proyek atau wilayah; atau dengan kombinasi kedua cara ini.
  4. Memungkinkan klasifikasi silang atas keluaran dan dampak dengan variabel lain, termasuk variabel yang dipakai untuk memantau masukan serta proses kebijakan.
  5. Mengukur tindakan dan hasil kebijakan secara objektif maupun subyektif. Indikator yang objektif biasanya didasarkan pada data yang tersedia, sedangkan indikator subjektif didasarkan pada data baru yang diperoleh melalui survei atau studi lapangan:

  • Akuntansi Sistem Sosial (SocialSystem Accounting);
  • Eksperimentasi Sosial;
  • Pemeriksaan Sosiali (Social Auditing);
  • Sintesis Riset dan Praktek.

Monitoring terhadap suatu kebijakan baru dapat dilakukan setelah adanya tindakan dari para pelaku kebijakan terhadap objek atau kelompok sasaran. Dengan kata lain rencana kebijakan tersebut telah diimplementasikan menjadi kebijakan publik. Sehingga minimal analis dapat ”melihat” adanya perubahan atau hasil yang signifikan dari tindakan kebijakan tersebut baik berupa data-data kuantitatif maupun data kualitatif berdasarkan hasil pengamatan.

Pelaksanaan monitoring yang bersifat ex post facto atau pasca penerapan kebijakan ini sama halnya dengan prinsip evaluasi. Bedanya dalam monitoring intinya analis hanya mengumpulkan informasi seputar pelaksanaan kebijakan, baik berupa data objektif maupun subjektif, berdasarkan indikator-indikator yang telah dipilih. Sedangkan dalam evaluasi, analis memasukkan penilaiannya terhadap informasi yang telah dikumpulkan dalam proses monitoring tersebut. Jadi dari suatu hasil evaluasi analis dapat menilai apakah suatu proses atau keluaran kebijakan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan pembuat kebijakan atau tidak, sedangkan dalam monitoring hal tersebut tidak dapat dilakukan. Bagaimanapun seharusnya kegiatan monitoring dan evaluasi tidak dapat dipisahkan dan mampu berjalan seiring dengan diterapkannya suatu kebijakan publik.

Setiap pendekatan yang digunakan dalam proses monitoring menghasilkan kedalaman informasi yang berbeda. Masing-masing juga memiliki kelebihan dan kelemahan dalam menghimpun informasi hasil kebijakan yang dibutuhkan oleh analis. Pendekatan Akuntansi Sistem Sosial dan Eksperimentasi Sosial sangat “memuja” angka-angka statistik yang telah dihimpun badan lain. Dalam menggunakan pendekatan tersebut, analis hanya perlu mengumpulkan data-data statistik yang telah ada, itupun berupa data keluaran atau dampak dari kebijakan yang diamati. Akibatnya seringkali diperoleh hasil monitoring yang kurang akurat karena dengan dua pendekatan tersebut analis tidak memperhatikan ada tidaknya penyimpangan dalam proses transformasi masukan menjadi keluaran kebijakan. Berdasarkan pengamatan, kegiatan monitoring yang sedang dalam tahap percobaan di Indonesia banyak yang menggunakan pendekatan semacam ini. Hal tersebut wajar karena dengan pendekatan ini biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan monitoring relatif lebih sedikit. Sayangnya data statistik yang tersedia di Indonesia sebagai sumber informasi utama untuk pendekatan ini masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya dapat diandalkan. Dengan demikian diperlukan sumber-sumber informasi baru yang dijadikan sumber monitoring.

Pendekatan Pemeriksaan Sosial dan pendekatan Sintesis Riset dan Praktek telah memasukan penilaian subjektif dari para pakar dan juga memperhatikan proses transformasi sumberdaya, sehingga informasi yang diperoleh sebagai hasil monitoring lebih lengkap dan menyeluruh. Namun prosedur penghimpunan data-data kualitatif (riset) dan kuantitatif yang dikemukakan oleh Dunn seperti metode survei riset dan metode survei kasus belum memiliki format yang baku dan belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Di Indonesia penelitian dan riset yang dilakukan kebanyakan kurang objektif dan seringkali memihak pada suatu badan terutama badan pemberi dana riset.

Jenis-jenis informasi yang dijadikan bahan monitoring sebaiknya tidak hanya berupa data statistik yang sifatnya objektif atau data subjektif saja. Kedua jenis informasi itu harus dilakukan bersama sama sehingga satu sama lain dapat saling melengkapi dan saling menguatkan (cross checking). Data statistik sebagai sumber bahan monitoring harus diwaspadai keabsahannya. Kasus yang ada di Indonesia mengilustrasikan bahwa seringkali data statistik yang dihasilkan berbeda-beda antar instansi atau badan penghimpun data. Contohnya data jumlah penduduk yang dikeluarkan BPS berbeda dengan data yang sama yang dikeluarkan oleh BKKBN. Hal tersebut, di atas secara tidak langsung menggambarkan bahwa kegiatan monitoring di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam segi teknis maupun badan pelaksananya.

Fungsi DPR selaku badan legislatif tinggi RI lebih mengarah sebagai evaluator daripada pihak yang melakukan monitoring. Padahal sebagaimana disebutkan tadi, kegiatan monitoring merupakan langkah awal untuk mencapai proses evaluasi yang sesuai dan mengarah pada tujuan kebijakan. Tampaknya dibeberapa badan tinggi formal di Indonesia, kegiatan monitoring belum dilakukan secara khusus, namun disamakan dengan proses pengumpulan data yang dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan. Di lain pihak kegiatan monitoring sesungguhnya sudah mulai dilakukan oleh lembaga-lembaga independen (misalnya, ICW) maupun pihak yang ditunjuk langsung oleh badan legislatif (misalnya: konsultan). Namun disayangkan kegiatan monitoring yang sedang berlangsung itu sifatnya masih sektoral, tergantung bidang pengamatan lembaga yang melakukan monitoring tersebut. Sehingga tentunya masih banyak tindakan kebijakan yang belum termonitor pelaksanaannya.

KESIMPULAN

  1. Efektivitas kebijakan bisa melekat dalam setiap indikator yang disusun pada proses awal maupun melihat pada hasil setiap implementasi kebijakan itu dijalankan;
  2. Perhatian khusus yang diberikan terhadap peningkatan kwalitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan entitas, pada akhirnya dapat dirasakan perubahannya dari waktu ke waktu oleh masyarakat sebagai stakeholders pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah.

SARAN-SARAN

  1. Pembuat kebijakan publik harus perlu memperhatikan teknik koleksitas data dan informasi sebagai perangkat pencapaian tujuan yang diharapkan;
  2. Dalam proses evaluasi dan monitoring perlu diperhatikan teknik pengambilan keputusan seperti sajian grafik, indeks gini, tampilan table, dan indeksing melalui penggunaan beberapa analisa seperti analisa waktu berskala terintempsi, analisa berkala kontrol dan analisa diskontinuitas regresi.

DAFTAR PUSTAKA

H. Abubakar Badjuri dan Tcguh Yuwono (2002), “Kebijakan Publik, Konsep dan Stratcgi”, JIP FISIP Univcrsitas Diponcgoro, Semarang.

Anthony J. Berry, Jane Broadbent, and David Otley (1995), “Management Control, Theories, Issues and Practices” Edited, MeMillan, Houndsmill, Basingstoke, Hampspshire and London.

Clive Gray, Payaman Simanjutak, Lien K. Sabur, P.F.L. Maspaitella, R.C.G. Varley, (1992), “Pengantar Evaluasi Proyek”, edisi kedua, Penerbit Gramedia, Jakarta.

Didik J Rachbini (1999), “Diagnosa Ekonomi dan Kebijakan Pub1ik”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. V

Donald Curtis (1991), “Beyond Govemment”, MeMillan, London and

Basingstoke. Leicester University Management Centre (2000), “Organization Analysis and Control”, Module 605, Learning Resourees, Cheltenham, England.

Lyn Squire dan Herman G. van der Tak (1982), “Analisa Ekonomi Proyek Proyek Pembangunan”, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Michael Hill (1983), “Understanding Social Policy”, Second Edition, Basil Blackwell, England.

MichaelLaver (1986), “Social Choice and Public Policy”, Basil Blackwell, New York.

Suahasil Nazara (1997), “Analisis Input Out put”, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Taufik B (2002), “Makroekonomi untuk Kebijakan Publik”, Pustaka Petronomika, Jakarta.

William Dunn (2003), “Public Policy and Government Economic Development”, ed. Revision, Printice Hall, New York.

One response to “PENTINGNYA FUNGSI EVALUASI-MONITORING DALAM MENILAI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK

  1. Sangat setuju pak. Monev perlu dan penting!

    Kebetulan saya nih juga baru nulis super ringkas tentang: Beberapa Permasalahan dalam Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

    Mudah2an bisa berguna untuk para peminatnya ya. Mohon komentarnya di link berikut:

    http://swamandiri.wordpress.com/2011/07/08/beberapa-permasalahan-dalam-monitoring-dan-evaluasi-di-lingkungan-pemerintah-daerah/

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s