PERANAN BPK DALAM MENINGKATKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI PEMERINTAH DAERAH

Oleh : Bahrullah Akbar

Reformasi di bidang keuangan Negara ditandai dengan keluarnya 3 (tiga) paket Undang-Undang (UU), yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Paket UU ini mengubah paradigma pengelolaan keuangan Negara baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Paradigma baru pengelolaan keuangan Negara merupakan rangkaian panjang dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang didambakan setiap aparatur keuangan menuju tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas kolusi.

Paradigma baru tersebut sesuai arah perkembangan reformasi manajemen Pemerintah Negara di Indonesia, dan Best Practices penyelenggaraan Negara di seluruh dunia, yang kita kenal dengan istilah antara lain, reinventing government, the bureaucratic entrepreneur dan New Public Management. Seperti yang diungkapkan oleh Donald Curtis dalam Beyond the Government, 1991 : 16, “The first requirement of a successful organization is that it is perceived to be valuable by its member”. Bahwa paradigma baru dalam reformasi pengelolaan keuangan Negara melalui paket UU tersebut merupakan infra struktur bagi penyelenggara keuangan, yang harus diikuti oleh pola atau mindset atau supra struktur melalui perubahan aparatur dan organisasinya, dalam hal ini instansi Pemerintah, pusat maupun daerah. Tanpa keduanya,tentu sangat tidak mungkin dibangun suatu pemerintahan yang Good Governance dan Good Government. Seperti yang diharapkan dalam era reformasi dan globalisasi.

Ada beberapa hal, dalam konteks perubahan di atas yang menjadi bagian dari kerangka pemikiran tentang peranan BPK dalam meningkatkan Good Governance dan Clean Government, khususnya dalam Locus di pemerintah daerah. Pertama, Peran manajemen pemerintahan yang terintegrasi, yaitu dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan atau penata usahaan, aspek pertanggung jawaban, dan aspek pengawasan. Bahwa peran pengawasan BPK merupakan suatu kesatuan yang saling kait, terkait dan mengait sebagai bagian dari prinsip-prinsip manajemen yang dijalankan pemerintahan. Keterkaitan ini, bukan berarti menjauhi BPK dari Independensi kelembagaan, sebagai syarat mutlak para Auditor Negara dalam melaksanakan amanat UU. Peran BPK yang diharapkan adalah, Bagaimana fungsi manajemen pengawasan, melalui pemeriksaan atau audit, menjadi bagian dari pencapaian tujuan (goal achievements) pemerintahan umum secara keseluruhan, yaitu harmonisasi untuk menjadikan tertib administrasi keuangan untuk tercapainya tujuan program, dan kegiatan yang direncanakan sesuai yang diharapkan. Dalam hal ini, semakin mengecilnya gap antara das sein dan das sollen dalam menjalankan tugasnya mendiamkan segala bentuk praktek-praktek kecurangan, kolusi, dan korupsi.

Kedua, paket reformasi UU keuangan Negara di atas sudah membagi peran aparatur atau pengkalisikasi tugas pokok dan fungsi secara jelas yaitu adanya peran kebendaharaan yang sangat signifikan dalam pengelolaan keuangan Negara dan pertanggung jawabannya yang harus diperiksa sebagai bukti kewajaran bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara telah dijalankan oleh aparatur Negara sebagai bagian dari amanah yang diberikan oleh rakyat, baik melalui konstituen legislative maupun konstituen eksekutif dalam prosed demokratisasi di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal utama yang dapat kita lihat dari paket keuangan Negara, adalah adanya pembagian kewenangan pemberian kekuasaan yang jelas terhadap pengelola keuangan. Lihat pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 ayat (1) menyatakan “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan”, ayat (2) kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain :

  1. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiscal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan;
  2. dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya;
  3. diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Dari pelimpahan kekuasaan tersebut, bahwa terlihat segregasi pemisahan kekuasaan keuangan atas dasar hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan Negara dan daerah, diatur secara jelas. Sehingga peran BPK dalam melaksanakan tugasnya melihat 2 (dua) domain ini, merupakan suatu kesatuan yang terkoneksi satu dan lainnya dalam pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan dalam menuntaskan setiap program dan kegiatan pembangunan secara secure dan terkendali.

Ketiga, pemahaman tentang domain keuangan daerah menjadi bagian yang terpenting, dan diperlukan pengertian tentang karakteristik pemerintahan daerah. Banyak hambatan dan problematika dalam menjalankan pemerintahan daerah, antara lain :

  1. Reformasi Regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah telah berjalan lebih kurang 5 tahun sejak paket UU Keuangan Negara dimana penetapan Sinkronisasi dan harmonisasi aturan pelaksanaan regulasi, pengelolaan keuangan masih terus dalam up grading, artinya regulasinya masih mencari bentuk terbaik dalam Best practicesnya;
  2. Belum padunya pola pembinaan internal dan pengawasan pemerintah pusat, pemerintah propinsi terhadap permerintahan kabupaten dan kota yang menandakan masih rendahnya filosofi good governance dalam pola pemikiran yang integral, khususnya dibidang pengawasan Internal dan penegakan hukum;
  3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami regulasi keuangan daerah. Disatu pihak regulasi keuangan daerah dibuat secara radikal mengikuti pola Negara maju, disatu pihak SDM aparatur dan perangkat system keuangan daerah jauh dari yang diharapkan. Hal ini bisa dilihat melalui indicator opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari ketiga hal di atas, makalah ini mencoba menganalisa dan mengajukan pemikiran tentang peran BPK dalam rangkan meningkatkan Good Governance dan Clean Government di domain Pemerintah Daerah. Majunya negeri ini adalah majunya Pemerintah Daerah. Stabilisasi pemerintahan daerah selalu ditandai adanya harmonisasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang mencakup seluruh pemangku (stakeholders) penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu: DPRD, Sektor swasta (kontraktor dan pengusaha), dan aparat instansi vertikal, dan masyarakat sebagai end’s user.

1. Pembahasan

1.1. Akuntabilitas dan Transparansi

Pengertian Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik selalu terkait dengan istilah Clean Government atau pemerintahan yang bersih. Arinya 2 (dua) kata tersebut seperti sebuah mata koin, yang sisi satu dan sisi lainnya saling terkait dan bernilai. Apabila tata kelola dilakukan secara baik dan benar, maka pemerintahan yang bersih akan muncul sebagai akibatnya. Adalah tidak mudah menjalankan tata kelola yang baik dan benar, banyak aspek yang terkait dalam pelaksanaannya. Seperti mindset SDM atau perubahan perilaku, menjaga penyusunan lanjutan regulasi dari ketiga paket UU Keuangan Negara, dan best practices dalam manajemen keuangan daerah.

Secara teoritis, hal ini di atas adalah bagian pembinaan dalam system pemerintahan, dalam hal ini tentang pemerintahan daerah itu sendiri. Namun kita mengenal secara karakteristik pembangunan Good Governance dan Clean Government dipengaruhi pula oleh stakeholders lainnya yaitu sektor swasta.

Dari perspektif domain di atas, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan energi yang luar biasa dalam membangun pencapaian tujuan terbentuknya otonomi daerah pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan Kota, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa filosofi tujuan otonomi daerah adalah semakin dekat dan baiknya pelayanan publik pemerintah daerah kepada masyarakatnya; terlaksananya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya daerah, dan partisipasi publik dalam bentuk program dan kegiatan akan selalu tercermin dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau “money follow function principles”, tidak ada uang, tidak ada kegiatan dan tidak boleh ada kegiatan tanpa pengalokasian anggaran.

Pelaksanaan anggaran tersebut membutuhkan mekanisme pelaporan dan pertanggung jawaban sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan PP No. 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana kedua PP terkait dengan prinsip-prinsip Good Governance dan Clear Government, yaitu pentingnya Akuntibilitas dan Transparansi dalam penyelenggaraan Negara. Hal ini tertuang juga dalam TAP MPR XI/MPR/1999 dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengertian akuntabilitas (accountability) secara harfiah dapat diartikan sebagai “pertanggung jawaban”. Namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata accountability itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. Govermental Accounting Standard Board (GASB) di Amerika Serikat mendefinisikan istilah accountability sebagai “the requirement for Government to answer to the citizenry – to justify the rising of public resources and the purpose for which they used”.

Akuntabilitas publik mengandung makna bahwa hasil dari suatu entitas, kedalam bentuk fungsinya, program dan kegiatan, maupun kebijakan suatu lembaga publik dalam hal ini Pemerintah Daerah, harus dapat dijelaskan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (public disclosure), dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dimaksid tanpa hambatan. Konsep akuntabilitas tersebut senada apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang/tangga akuntabilitas (Stewart’s ladder od accountability) yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas; (1) Accountability for probity and legality; (2) Process accountability; (3) Performance accountability; (4) Programme accountability; dan (5) Policy accountability. Lihat, B. Akbar & S. Nurbaya, Majalah Periksa, 2000:26. Pengertian Akuntabilitas publik, juga melekat fungsi pengendalian dan pengawasan, maka informasi yang disajikan, terutama aspek pelaporan keuangan kepada publik harus auditable atau dapat diaudit oleh BPK maupun auditor lainnya yang diberi mandat.

Selain itu, akuntabilitas tidak terpisahkan oleh mekanisme penata-usahaan dan pelaporan, yang disebut dengan sistim akuntansi. Sistim akuntansi sudah menjadi Best Practices dalam rangka peningkatan tranparansim yang berujung kepada penyediaan laporan yang auditable dan fair. Sistim Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dengan SAP sebagai penyedia informasi tidak hanya menyediakan informasi yang bersifat keuangan, tetapi juga menyediakan informasi tentang penggunaan resources oleh setiap entitas pemerintahan daerah yang berujung kepada pencapaian tujuan Negara kesejahteraan (welfarestate) secara umum dan sasaran aplikasi kebijakan otonomi daerah. Peran BPK tentu terkait dengan pemberian opini terhadap akuntabilitas publik yang tertuang dalam bentuk pelaksanaan anggaran melalui sistim akuntansi yang transparan. SAP meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan laporan pertanggung jawaban dalam bentuk : (1) Neraca Pemerintah Daerah; (2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (3) Laporan Arus Kas (LAK); (4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

1.1. Esensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Seperti penjelasan awa; tentang kewenangan pemerintah daerah yang diberikan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terletak hak dan kewajiban pemerintah daerah. Hak Pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara adalah hak untuk (1) Memungut Pajak dan Retribusi, (2) Memperoleh Dana Perimbangan, dan (3) Melakukan Pinjaman. Dari hak ini timbul kewajiban yang terekam fungsi manajemen keuangan daerah. Lihat : Bahrullah Akbar, dalam mejalah pemeriksa, tentang Fungsi Manajemen Keuangan, yang membagi kewajiban pemerintah daerah kedalam fungsi manajemen antara lain, Perlunya efektifitas penyusunan perencanaan dan penganggaran, dalam bentuk RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan sebagai paying hokum penyusunan anggaran. Segregasi perencanaan dan anggaran, yang menimbulkan efek hukum terlihat, melalui kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana strategis (Renstra) dan Renja SKPD tahunan dan menyusun neraca masing-masing SKPD.

Peran BPK adalah melihat kewajiban tersebut ke dalam bentuk belanja, pendapatan dan pembiayaan sejauh mana, kewajiban urusan pemerintah daerah (Pasal 10) yang terdiri dari urusan wajib, pilihan dan concurrent, urusan wajib dimaksud (Pasal 167) ayat (2) adalah: pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta jaminan social. Bahwa kewajiban BPK tidak semata melihat diujung pertanggung jawaban, tetapi juga menganalisis kepentingan public sejak perencanaan, sehingga indikator akhir tidak hanya tertumpu pada pelaporan yang handal dan akuntabel dalam bentuk opini, tetapi juga dilihat keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang berorientasi kepada pelaksanaan publik, sinkronisasi program pusat dan daerah, serta efisiensi pengelolaan keuangan. Lihat ilustrasi melalui gambar 2. (Sumber Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Dearah (BAKD), DDN) tentang esensi pengelolaan. Pengertian Opini seperti yang sesuai Pasal 16 adalah Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada kriteria : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; Kecukupan Pengungkapan; Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan; dan Efektifitas SPI.

BPK sejak awal pembentukan Republik ini menjadi konsen pada pendiri bangsa, hal ini bias kita lihat dalam Undang Undang dasar 1945 dan perubahannya, yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, dan menandakan dan mengingatkan kepada kita pentingnya manajemen pemerintahan Negara, terutama dalam aspek pengawasan. Tidak salah apa yang diungkapkan pendiri bangsa, karena Soemardjo Tjitrosidoyo dalam Akuntabilitas, 1984:1 mengungkapkan pernyataan Aristoteles dalam “Politica”: “Untuk melindungi perbendaharaan Negara, agar supaya tidak dirugikan karena tipuan, keluarkanlah semua pengeluaran Negara secara terbuka di depan seluruh masyarakat kota, dan tempatkanlah semua buku (catatan) di berbagai tempat penjagaan…”

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa dalam suatu tatanan pengelolaan atau manajemen negara diperlukan suatu mekanisme pengendalian, atau yang sering kita sebut dengan Sistem Pengendalian Manajemen *SPM) yaitu dengan cara Public Disclosure dan menempatkan suatu sistem penempatan dan penjagaan uang dengan mekanisme pembukuannya. Tidak ada suatu lembaga yang bisa menjaga dalam konteks SPM kecuali yang diamanatkan UU, yaitu BPK. Oleh karena itu dalam menjaga amanat tersebut dalam suatu proses pengendalian manajemen pemerintahan Negara, peran BPK harus Independen. Namun dalam konteks pemberdayaan pencapaian tujuan pemerintahan secara umum, diperlukan penanganan khusus agar semua stakeholders pengelolaan keuangan Negara berjalan secara proporsional, budaya BPK mendorong tertib administrasi harus diupayakan. Mengapa ini diperlukan? Coba kita lihat hasil opini BPK yang dilakukan selama ini :

Tabel Perkembangan Opini LKPD Tahun 2004 – 2007

LKPD Opini
WTP WDP TMP TW Jumlah
Tahun 2004 21 249 7 10 287
Tahun 2005 17 308 25 12 362
Tahun 2006 3 326 106 28 463
Tahun 2007 4 283 120 59 466

Tabel Opini LKPD Tahun 2007

Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

LKPD Opini
WTP WDP TMP TW Jumlah
Provinsi 3% 64% 24% 9% 100%
Kabupaten 0% 58% 29% 13% 100%
Kota 2% 71% 14% 13% 100%
Jumlah 1% 61% 26% 13% 100%

Dari tabel di atas, jelas sekali bahwa kecenderungan Pemerintah Daerah dalam rangka tertib administrasi keuangan, untuk menyiapkan laporan keuangan yang handal dan reliable, seperti diamanatkan dalam Undang-undang masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, mile stone to go. Disinilah peran BPK dengan stakeholders terkait atau yang concern dengan peran pengawasan tanpa unsur mencari-cari alasan untuk mempersalahkan atau mencari kambing hitam setiap adanya tindakan melanggar hukum dalam proses keuangan daerah, dengan selalu mengkambing hitamkan “Istilah Korupsi” ada dimana-mana, tanpa memahami proses dinamika regulasi baru bergulir sejak tahun 2003, dan sesuai amanat, baru dimulai pada tahun 2007 yang lalu. Oleh karena itu, langkah peran yang dikemukakan di atas, terkait dengan peran BPK menunjang adanya praktek-praktek yang baik dalam mengelola keuangan Negara dan daerah, BPK harus proaktif tanpa meninggalkan identitas sebagai suatu lembaga yang Independen.

Apabila kita menjaga BPK dalam format Independensi, namun dapat membina para pengelola keuangan daerah beserta stakeholders lainnya, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri, Kepolisian, Kejaksanaan, BPKP, dan Inspektorat Wilayah, barangkali akan tumbuh berkembang Kabupaten dan Kota yang kuat, akan mendukung Provinsi yang berhasil, maka Pemerintah Pusat akan terbebaskan oleh isu Korupsi Daerah yang membabi buta seperti sekarang ini yang kita lihat, tanpa memperhatikan akar masalah dan lemahnya regulasi dalam pengimplementasian, karena terbatasnya SDM Daerah. Kembali dalam pemikiran hubungan domain-domain Good Governance dan Clear Government, maukah kita mempunyai niat yang besar agar azas unitaris yang mengatakan bahwa Pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang berjenjang dan terintegrasi, yang terdiri dari Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota menjadi suatu keharmonisan dalam aspek pembinaan pengelolaan keuangan daerah.

Dari uraian diatas, peran BPK mengenai opini terhadap akuntabilitas publik melalui penyediaan laporan keuangan daerah yang berbentuk (1) Neraca Pemerintah Daerah; (2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (3) Laporan Arus Kas (LAK); dan (4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Diperlukan langkah-langkah bersama menerima atau acceptable, bentuk laporan opini BPK ke dalam time period. Hal ini bukan BPK harus ikut dalam memformulasikan kegiatan pencapaian, namun memberikan tenggang waktu kepada; antara lain: pembuat regulasi Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan, pihak penindakan hukum seperti aparat Kepolisian dan Kejaksaan, untuk bersatu padu mengharmonisasikan jalannya roda pemerintahan daerah secara stabil dan dalam format dan rel yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Hal ini bukan sama sekali membiarkan tindak korupsi yang terjadi di daerah, tetapi mencoba melihat secara terintegrasi dalam tatanan birokrasi bidang pengawasan. Jika kita mulai sejak pelaksanaan tahun Audit 2007 lalu sebagai pengkondisian awal berarti dari data-data diatas tentang laporan keuangan pemerintah daerah maka diperlukan langkah dibawah ini: Lihat Tabel : 3 Time Periode Tindak Pencapaian menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

No

Langkah-langkah

Capaian Yang diharapkan

1. Tahun 2009

Tindak BPK Bersama dengan stakeholders lainnya sebagai TroubleShooter

  1. 1. Memberikan kesempatan kepada seluruh Pemda (Action plan) untuk menginformasikan, segala bentuk kekurangan yang ada, baik SDM maupun Sumber Daya yang terkait dengan Sistem dan pemograman dan mencari solusi, contoh : Neraca awal telah tuntas (Aktiva, Pasiva, dan Equitas Dana), Sistem informasi keuangan daerah seluruh pemerintah daerah telah berbasi computer; (lihat gambar : 3.)

  1. 2. Melihat segala bentuk regulator keuangan daerah mengisi yang kurang, dan memperbaiki yang ada demi kesempurnaannya;
2.

Kedua Dalam

Pelaksanaan Audit

Memberikan treatment yang berbeda sesuai klasifikasi yang telah diterima oleh Pemda atas opini BPK yang diberikan :

  1. 1. Apabila Opini Disclaimer, Pemda ybs diberikan kesempatan 2 tahun untuk WDP;
  2. 2. Demikian juga bagi yang mendapat WTDP paling lama diberikan kesempatan 4 tahun untuk mencapai WTP
3. Ketiga pada Tahun 2013 Full Audit sesuai dengan SAP Pemda sudah well established dengan audit BPK yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Standar Audit BPK

Tabel : 3. Time Periode Action Plan in Promoting GG dan CG

Peran BPK dalam melihat pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka ke dalam audit belanja, pendapatan dan pembiayaan harus terpisah dengan audit laporan keuangan baik dari segi personil, waktu, dan auditor harus berbeda. Karena pada sisi ini rekomendasi BPK diharapkan ke dalam bentuk penyampaian efisien dan efektifitas hasil. Dimana jenis pemeriksaan ini terkonsentrasi kepada Audit Kinerja, seperti lingkup tugas auditor. Auditor Kinerja tujuannya adalah dalam melihat perspektif belanja, pendapatan dan pembiayaan, dari sejak perencanaan, pelaksanaan, result oriented dari suatu entitas, program, maupun kegiatan. Peningkatan intensitas audit kinerja diharapkan membawa dampak pada kinerja pemerintah daerah. Dalam hal ini termasuk juga perlu dibangunnya tata cara penyampaikan laporan audit kinerja sebagai suatu rekomendasi kepada pihak legislatif daerah. Kembali peran Auditor didaerah betul-betul attached dengan pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan fungsi pengawasan.

BPK yang tanggap dan care terhadap jalannya stabilitas roda pemerintah daerah, dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah daerah  dimana yang dimaksud pemerintahan daerah adalah pemerintah (tanpa akhiran –an) daerah, dalam hal ini eksekutif dan legislatif atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ada 3 (tiga) fungsi yang dapat dijadikan katup masuk buat BPK, dalam proses pembinaan, antara lain dengan penyampaian hasil audit kinerja, yaitu fungsi pengawasan DPRD yang selama ini belum diatur secara maksimal, baru sebatas MOU (Memorandum Of Understanding) tanpa petunjuk teknis yang memadai. Peran ini yang bisa BPK perwakilan attached sesuai dengan kerangka peran yang diajukan diatas. Dan selanjutnya DPRD diharapkan dibuat seproaktif mungkin dengan fungsi pengawasannya ini, dimana selain dengan BPK, hubungan dengan Inspektorat dan aparat pengawasan lainnya dapat dipadukan dengan baik. Tentunya BPK tidak melupakan integritas dan profesionalisme dalam independensi kelembagaannya maupun auditornya. Dimana yang terpenting adalah bahwa BPK mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap implementasi manajemen pemerintahan negara, khususnya dibidang pengawasan.

Kesimpulan

Dari kerangka pemikiran di atas tentang peran BPK dalam meningkatkan pelaksanaan Good Governance dan Clean Government adalah sebagai berikut :

  1. BPK adalah lembaga independen yang diatur dalam UUD 1945 dan perubahannya, dimana dalam pelaksanaanya dibutuhkan secara kelembagaan maupun personalitas para auditornya untuk mempunyai integritas dan profesionalisme, tentunya sesuai dengan standar audit dan kode etik auditor negara;
  2. Namun demikian dalam rangka meningkatkan Good Governance dan Clean Government dalam konteks manajemen pemerintahan Negara, khususnya dalam fungsi pengawasan diperlukan langkah-langkah yang terkait dengan pemerintah daerah, tanpa menghilangkan independensi kelembagaan dan auditornya;
  3. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun action plan guna meningkatkan laporan keuangan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
  4. Perlu disusun time periode atau pengkondisian dalam melaksanakan audit keuangan melalui kerja sama seluruh stakeholders pemerintah daerah;
  5. Perlu disusun hubungan yang harmonis di daerah, dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan DPRD dan aparat pengawasan internal lainnya terutama dalam kerangka audit kinerja.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s