MENDEFINISIKAN KEMBALI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH

Oleh: C. Effendy, MA, Ph.D

Salah satu isu desentralisasi yang mengemuka dewasa ini adalah perdebatan mengenai bagaimana seharusnya menempatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah (pusat). Isu ini mengemuka dilatar belakangi oleh beberapa persoalan desentralisasi yang menjadi perhatian penentu kebijakan dan para pengamat kebijakan desentralisasi.

Persoalan-persoalan tersebut adalah sebagai berikut :

  • Pelimpahan kewenangan yang luas (general competence) oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten/Kota tidak dengan sendirinya menghasilkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat dan perbaikan pelayanan publik.
  • Kewenangan yang luas untuk melaksanakan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota banyak kasus berdampak negatif yaitu penyalahgunaan wewenang baik untuk kepentingan pribadi/maupun kelompok. Hal ini ditandai oleh maraknya praktek korupsi di berbagai daerah.
  • Wewenang yang luas yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota pada banyak kasus juga mendorong menguatnya sikap arogansi bupati/walikota terutama kepada gubernur selaku wakil pemerintah maupun kepada pemerintah pusat.
  • Skala ekonomi (economic of scale) yang terbatas yang dimiliki oleh kabupaten/kota mendorong perlunya penguatan peran provinsi/gubernur untuk memperkuat integrasi ekonomi antar wilayah dalam rangka memperkuat skala ekonomi nasional.
  • Ketimpangan antar wilayah (regional inequality) dalam satu provinsi (Kutai Timur dan Berau di Kalimantan Timur) dan (Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan) telah memicu perdebatan tentang pentingnya peran Gubernur sebagai faktor yang harus memiliki peran untuk melakukan penyimbangan pembangunan di provinsi (ekualisator).
  • Besarnya biaya pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi telah secara tidak langsung turut memicu perdebatan mengenai peran gubernur  yang sesuai dengan mekanisme pemilihannya apakah diangkat langsung oleh pemerintah pusat ataukah dipilih kembali melalui DPRD Provinsi.
  • Dll.

Faktor-faktor tersebut diperdebatkan secara mendalam baik di media massa dan khususnya dikalangan Tim Ahli Revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tim RPP Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah maupun Tim RUU Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah.

Makalah singkat ini mencoba menganalisis persoalan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dengan melihat kepada tiga aspek penting yaitu:

  • (1) basis konstitutional yang mencoba melihat bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 meletakkan landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, disamping juga melihat pengaturan  otonomi daerahdalam konstitusi di negara lain.

  • (2) basis legal khususnya mengenai pembagian urusan dengan melihat bagaimana pengaturan terhadap pembagian urusan yang selama ini dilaksanakan terutama landasan regulasinya yaitu UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah maupun PP 38/2008 Tentang Pembagian Urusan.

  • (3) basis kebijakan yang merupakan dampak dari faktor (1) dan (2) tersebut diatas terhadap pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah (pusat).

Bab VI UUD 1945 memberikan landasan konstitutional mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah. Khusus untuk pembahasan makalah ini akan dikutip bunyi pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 18 A. Kutipan Pasal 18 dan Pasal 18 A tersebut akan diikuti oleh penjelasan pasal yang diberikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.

  • Pasal 18 ayat (1)
  • Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa : (1)  NKRI dibagi atas susunan daera-darah di bawahnya secara hierarkis yang dibagi atas provinsi, dan provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota sesuai dengan prinsip pembagian secara vertikal (territorial or regional division of power). (2) setiap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Istilah pemerintahan yang dipergunakan disini dalam arti luas, yaitu tidak saja menyangkut pemerintah eksekutif, seperti pengertian government dalam sistem politik di Amerika Serikat yang sangat berbeda dengan pengertian government di Inggris yang hanya berkaitan dengan pengertian sempit yaitu pemerintahan eksekutif saja.

  • Pasal 18 ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Setiap pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dapat ditafsirkan bahwa basis otonomi itu ditetapkan bukan hanya ditingkat kabupaten/kota, tetapi juga ditingkat provinsi. Dengan demikian struktur pemerintahan berdasarkan ketentuan ini terdiri atas tiga tingkatan yang masing-masing mempunyai otonominya sendiri-sendiri, yaitu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Akibatnya, bekerjanya sistem pemerintahan yang efektif menjadi sulit terkonsolidasi karena masing-masing unit organisasi pemerintahan di setiap tingkatan bersifat otonom. Untuk mengatasi  hal itu, perlu dikembangkan pengertian-pengertian yang berbeda-beda antara otonomi tingkat provinsi, otonomi di tingkat kabupaten dan otonomi di tingkat kota. Perbedaan ini dapat diatur dengan undang-undang sehingga interdependensi masing-masing unit pemerintahan dapat dikonsolidasikan secara lebih effektif.

  • Pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Di setiap unit pemerintahan daerah itu, ada pejabat yang disebut Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dipilih secara demokratis. Ada 2 (dua) hal yang penting disini. Pertama, Pasal 18 ayat (4) ini hanya menyebut adanya Gubernur, Bupati dan Walikota, tidak menyebut adanya Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota. Diadakan tidaknya jabatan wakil ini diserahkan kepada pertimbangan kebutuhan dan yang penting harus diatur dalam undang-undang.

Namun, untuk pertimbangan efisiensi dan memastikan keutuhan kepemimpinan pemerintahan di daerah, apalagi mengingat banyaknya jumlah partai politik yang saling berkoalisi dalam mengisi jabatan kepala daerah, maka adalah lebih baik jika jabatan wakil itu ditiadakan.

Kedua, ketentuan pemilihan secara demokratis dalam ayat (4) ini dapat dilaksanakan baik melalui cara langsung oleh rakyat atau dengan cara tidak langsung melalui DPRD. Kedua cara itu sama-sama demokratis dan karena itu konstitutional. Hanya saja dewasa ini ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang yaitu bahwa pemilihan itu dilakukan melalui pemilihan umum kepala daerah.

Namun apabila suatu ketika akan diadakan perubahan, sehingga pemilihan cukup diadakan secara tidak langsung melalui DPRD, maka hal itu juga harus dipandang sama demokratisnya dan sama-sama konstitutionalnya.

  • Pasal 18 ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan daerah.

Ketentuan demikian ini mirip dengan prinsip yang berlaku di negara federal (federal state) yang menempatkan kekuasaan asli di daerah bagian, kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang. Biasanya dalam negara kesatuan (unitary state), kekuasaan asli ada di pusat, dan dengan undang-undang sebagian dibagikan menjadi kewenangan daerah-daerah.

Ketentuan ini, dalam sistem negara kesatuan kurang cocok dan dapat dipandang tidak realistis, karena bagaimanapun otoritas pusat tetap harus lebih menentukan daripada daerah.Daerah mendapat kewenangan apabila mendapat delegasi dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat.

  • Pasal 18 A ayat (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Pengaturan mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dilakukan dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Artinya daerah-daerah baik antar provinsi maupun antar kabupaten dan kota, tidak perlu diatur secara seragam. Disamping daerah yang memang memiliki status sebagai daerah istimewa atau daerah khusus, pengaturan daerah provinsi yang bersifat umum juga tidak perlu seragam.

Menarik untuk mencermati pernyataan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie ketika mantan Ketua MK menyatakan bahwa NKRI dibagi atas susunan daerah-daerah di bawahnya secara hierarkis, yaitu dibagi atas provinsi, dan provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota sesuai dengan pembagian kekuasaan secara vertikal (territorial or regional division of power).

Pelaksanaan otonomi daerah yang menempatkan otonomi daerah yang luas pada tingkat kabupaten/kota dimana menurut Grand Design Penataan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Tahun2005  terdapat 29 sektor pemerintahan yang merupakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke daerah baik yang terkait dengan urusan yang bersifat wajib untuk melaksanakan pelayanan dasar maupun urusan yang bersifat pilihan untuk menyelenggarakan sektor unggulan telah mengundang persepsi dari banyak kepala daerah kabupaten/kota bahwa hirarki antar tingkat pemerintahan, khususnya antara provinsi dan kabupaten/kota tidak lagi dikenal dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah seringkali diabaikan oleh Bupati/Walikota dan hal ini seringkali menjadi keluhan para gubernur dalam banyak forum.

  • Pasal 18 A Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara lengkap menetapkan bagaimana pengaturan pembagian wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten kota. Pasal ini mengamanatkan agar pembagian wewenang diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
  • Bunyi Pasal 18 A UUD 1945 dengan jelas membedakan UUD 1945 dengan UUD beberapa negara lain yang secara jelas dan tegas mengagur bagaimana pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintahan yang lebih rendah.
  • UU Dasar Federasi Malaysia, misalnya dengan tegas mengatur pembagian wewenang antara pemerintah federal dan negara bagian yang dimuat pada Ninth Schedule. Bahkan dalam UUD Federasi Malaysia pembagian dimulai dengan menegaskan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah federal, tidak sebaliknya sebagaimana pada Pasal 18 ayat (5) dalam UUD 1945 sebagaimana yang dikeluhkan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie.
  • Seringkali komentar yang dinyatakan oleh banyak pakar, bahwa memang terdapat konvensi konstitusi yang berbeda diantara negara kesatuan dan negara federal. Dinegara federal, konstitusi memang harus membagi habis pembagian wewenang antara pemerintah federal dengan pemerintah bagian karena pembentukan negara federal adalah hasil kompromi diantara dua entitas negara yang berbeda.
  • Sementara pada negara kesatuan, pembentukan negara tidak didasarkan kepada kompromi dua entitas yang setara karena pemerintah daerah adalah bentukan (creation) dari pemerintah pusat dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah pelimpahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
  • Argumentasi diatas memiliki rasionalitas yang dapat diterima. Namun, Hans Kelsen dalam General Theory of Law and State mengatakan bahwa perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal hanya pada derajat desentralisasinya (degree of decentralization). Hanya derajat desentralisasi membedakan suatu negara kesatuan yang membagi kewenangan kedalam daerah-daerah otonom dari suatu negara federal.  Adanya pengaturan terhadap pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu keharusan.

Pembagian Urusan dan Pengaturan Peran Gubernur Dalam UU 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang lain

  • Pembagian urusan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 diatur dalam Bab III Pembagian Urusan Pemerintahan pada :
  • Pasal 10 ayat (1) (2) (3) (4) dan ayat (5);
  • Pasal 11 ayat (1) (2) (3) (4);
  • Pasal  12 ayat  (1) dan (2);
  • Pasal 13 ayat (1) dan (2):
  • Pasal 14 ayat (1) (2) dan (3);
  • Pasal 15 ayat (1) (2) dan (3);
  • Pasal 16 ayat (1) (2) dan (3);
  • Pasal 17 ayat (1) (2) dan (3)
  • Pasal (1) (2) (3) (4) (5) (6) dan (7)

Dalam hubungannya dengan peran Guber selaku wakil pemerintah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menegaskan pada Bab III tentang pembagian urusan pemerintahan pada beberapa pasal yaitu :

Pasal 10 ayat (4) dimana dinyatakan, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri  atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Perangkat Pemerintah atau wakil pemerintah di daerah (Gubernur) atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa.

  • Pasal yang sama dalam ayat (5), UU 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat : (a) menyelenggarakan sendiri sebagian urusan; (b) melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau (c) menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan atas tugas pembantuan.
  • Pasal 11 ayat (1) menjelaskan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan effisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
  • Ayat (3) pada Pasal  11 menegaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah diselenggarakan  berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Pada ayat (4) ditegaskan pula bahwa urusan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.
  • Pada pasal 12 ayat (2) ditegaskan bahwa urusan yang dilimpahkan kepada gubernur disertai pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan. (Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu).
  • Pasal 13 dan 14 UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan urusan wajib yang menjadi wewenang pemerintah provinsi yang berjumlah 16 (enam belas) urusan ditambah dengan urusan pilihan dan urusan wajib yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota yang berjumlah 16 (enam belas) urusan ditambah dengan urusan pilihan.
  • Pengaturan yang lebih rinci mengenai pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Catatan Terhadap Pembagian Urusan Dalam Bab III UU No. 32 Tahun 2004

Dalam negara kesatuan, ada 2 (dua) cara untuk membagi urusan pusat dan daerah. Pertama, Negara menentukan secara spesifik urusan yang diserahkan kepada daerah dan serta menetapkannya dalam peraturan perundang-undangan (ultra-vires). Kedua, negara menentukan urusan yang diatur oleh Pemerintah dan sisanya menjadi urusan daerah (general competence).

Di negara kesatuan tidak ada mungkin ada satu urusan yang hanya dilakukan secara desentralisasi tanpa sentralisasi. Artinya Negara dapat memberi kewenangan kepada pemerintah mengatur urusan urusan-urusan pemerintahan, sekalipun urusan tersebut diselenggarakan melalui asas desentralisasi atau tugas pembantuan. Bahkan dalam urusan yang diserahkan kepada daerah, Pemerintah memiliki wewenang untuk membuat norma, standar, pedoman dan kriteria yang yang menjadi dasar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengelola urusan yang menjadi kewenangannya.

UU 32 Tahun 2004 dan PP 38 Tahun 2007 telah mencoba mengatur urusan Pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota untuk semua urusan konkuren. PP 38 Tahun 2007 ini menjelaskan bahwa provinsi menyelenggarakan  urusan skala provinsi, sedangkan kabupaten/kota menyelenggarakan urusan skala kabupaten/kota.

Namun, mana urusan yang skala provinsi dan mana urusan skala kabupaten/kota untuk setiap sektor belum dapat dirumuskan dengan jelas. Akibatnya banyak pelaku dan pemangku kepentingan yang memberi interpretasi yang berbeda-beda tentang mana urusan pemerintah, mana urusan provinsi dan mana kabupaten/kota.

Ketidakjelasan pembagian urusan antar susunan pemerintahan sering menjadi sumber konflik antara daerah (baca provinsi) dengan kementerian dan lembaga di pusat dan menimbulkan kekaburan dari konsep desentralisasi itu sendiri. Kementerian dan LPND sering mengembangan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan semangat UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 38 Tahun 2007. Mereka enggan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undagan yang dimilikinya dengan  UU No. 32 Tahun 2004.

Masalah lain yang muncul dari pelaksanaan UU 32 Tahun 2004 dan PP 38 Tahun 2007 adalah meluasnya miskonsepsi para pemangku kepentingan di daerah tentang desentralisasi dan hubungan antar susunan pemerintahan. Pelaksanaan UU 22 Tahun 1999 telah membentuk persepsi para pemangku kepentingan di daerah  bahwa semua urusan diluar urusan yang 6 (enam) adalah urusan daerah dan pemerintah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan urusan di luar urusan yang 6 (enam) tersebut.

Miskonsepsi lainnya muncul terkait dengan hubungan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam urusan yang telah didesentralisasikan. Kabupaten/kota cenderung menganggap semua urusan yang telah didesentralisasikan tersebut menjadi urusannya dan mengabaikan interdependensi dan interelasi dalam penyelenggaraan urusan antar kabupaten/kota, dimana provinsi dapat mengambil peran untuk mengatur dan mengurusan urusan yang, karena pertimbangan eksternalitas, effisiensi dan akuntabilitas sebaiknya dilakukan pada tingkat provinsi.

Belum adanya pengaturan yang jelas tentang pembagian urusan  antara provinsi dan kabupaten/kota dalam urusan wajib dan pilihan membuat duplikasi dan konflik dalam penyelenggaraan urusan antara provinsi dan kabupaten/kota kerap tidak bisa dihindari.

Tugas Sebagai Wakil Pemerintah Gubernur Dalam UU 32 Tahun 2004

Pengaturan mengenai pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah diatur dalam Pasal 37 pada ayat (1) Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan wilayah provinsi dalam ketentuan ini adalah wilayah administrasi yang menjadi wilayah kerja gubernur.

  • Ayat (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.
  • Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah diatur dalam Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4).
  • Ayat (1) hurup (a) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  • (b) koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  • (c) koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
  • Ayat (2) Pendanaan tugas dan wewenang gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN.
  • Ayat (3) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  • Ayat (34) Tata Cara Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  • Catatan Terhadap Pasal 37 dan 38 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah

Peran gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini masing sangat terbatas. UU 32 Tahun 2004 hanya mengatur peran gubernur dalam pasal 37 dan pasal 38 dengan menempatkan gubernur sebagai aparat dekonsentrasi atau wakil pemerintah pusat di daerah.

Di kedua pasal tersebut, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki peran pembinaan dan pengawasan (BINWAS) untuk penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan koordinasi BINWAS penyelenggaraan urusan Pemerintah di provinsi dan di Kabupaten/Kota. Dalam kenyataannya, peran gubernur sebagaimana dinyatakan diatas kurang dapat dilaksanakan secara optimal karena berbagai sebab seperti berikut dibawah ini.

Pertama, konflik kepentingan sering terjadi ketika gubernur sebagai kepala daerah otonom memiliki kepentingan yang berbeda dengan Menteri/Kepala LPND dalam berbagai aspek kegiatan pembangunan di daerahnya. Misalnya, dalam pengelolaan kegiatan pertambangan, kehutanan dan kegiatan lainnya. Seringkali posisi gubernur selaku kepala daerah berbeda dengan posisi yang dimiliki oleh Departemen/LPND.

Dalam UU 32 Tahun 2004 peran ganda gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada Presiden belum diatur dengan jelas, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang kedudukan gubernur sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat.

Kedua, sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur melaksanakan tugas dekonsentrasi. Namun, peran gubernur dalam melaksanakan tugas dekonsentrasi tidak diatur dengan jelas. Pasal 10 ayat (4) dan (5) UU 32 Tahun 2004 tidak mengatur dengan jelas mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh gubernur. Pasal tersebut hanya mengatakan, bahwa pemerintah pusat dapat melimpahkan penyelenggaraan urusannya kepada gubernur.

Ketiga, dalam menjalankan tugas dekonsentrasi, gubernur sebagai wakil pusat di daerah tidak memiliki perangkat dekonsentrasi sendiri, hanya dibantu oleh perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dengan sumber pembiayaan yang tidak jelas. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan pertanggung jawaban pengelolaan tugas dekonsentrasi.

Di samping tidak tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung peran gubernur dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi menjadikan tugas gtubernur sebagai wakil pemerintah tidak effektif.

Keempat, ketidakjelasan pengatueran tentang peran gubernur seringkali menimbulkan kerancuan peran dan tugas gubernur dalam melaksanakan pemantauan terhadap kabupaten/kota. Pelaksanaan tugas pemantauan terhadap kinerja kabupaten/kota seringkali dilaksanakan secara ceampur aduk dalam kontek dekonsentrasi dan desentralisasi.

Pasal 37 dan 38 secara jelas memberi tugas kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan BINWAS terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, pasal-pasal tsb tidak mengatur dengan jelas apakah BINWAS juga dilaksanakan dalam pelaksanaan desentralisasi atau hanya terbatas pada pelaksanaan tugas dekonsentrasi.(*)

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s